Jokowi Siapkan Paket Sembako dan Bantuan Uang Tunai, ini Rinciannya

Penulis Isfatu Fadhilatul | Ditayangkan 08 Apr 2020

Jokowi Siapkan Paket Sembako dan Bantuan Uang Tunai, ini Rinciannya

Jokowi beri bantuang sembako dan BLT - Image from wajibbaca.com

Tak henti-henti Presiden kucurkan bantuan

Setelah berikan listrik gratis dan diskon 50%, kini Presiden Jokowi kembali memberikan bantuan sosial berupa paket sembako dan BLT(Bantuan Langsung Tunai) kepada warga miskin yang terdampak corona.

Semoga bantuan ini dapat meringankan sedikit beban masyarakat yang perekonomiannya putus akibat pandemi virus corona.

Presiden Joko Widodo putuskan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin yang ekonominya terdampak pandemi virus corona.

Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk paket sembako serta bantuan langsung tunai.

Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo lewat video conference, Rabu (8/4/2020) kemarin. Berikut rangkumannya:

Paket sembako untuk Jabodetabek

Presiden Jokowi memutuskan akan memberikan bantuan berupa paket sembako kepada masyarakat miskin di wilayah DKI Jakarta yang saat ini sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Tak hanya DKI, lima daerah lain yang berbatasan dengan Jakarta juga akan mendapatkan paket sembako, yakni Kabupaten Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan dan Bekasi.

Terkait hal ini, Menteri sosial Juliari Batubara menyebut bahwa paket sembako yang diberikan ke warga di Jabodetabek senilai Rp 600.000 per bulan.

"Akan ada bansos khusus dari Presiden untuk jabodetabek berupa paket sembako dengan nilai Rp 600.000 per keluarga," ujar Juliari usai rapat dengan Presiden, seperti yang dilansir dari laman Kompas.com (08/04).

Juliari menyebut, paket sembako tersebut akan diberikan selama tiga bulan berturut-turut dan akan dimulai per bulan April ini. Jadi, total tiap keluarga miskin akan mendapat paket sembako senilai Rp 1,8 Juta.

"Penyaluran akan kami mulai dalam waktu dua minggu dari sekarang," ujar Juliari.

Juliari juga menyebut, pemerintah menggunakan data terpadu milik Kemensos dalam memilih tiap keluarga yang berhak mendapatkan paket sembako tersebut.

Data itu akan dilengkapi juga dengan data milik pemerintah daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, terdapat 1,7 juta keluarga di wilayah Jabodetabek yang akan menerima paket sembako ini.

Baca Juga: Edaran Menag: Shalat Ied Ditiadakan, Silaturahmi Lebaran Lewat Online

BLT untuk luar Jabodetabek

Sementara warga Jabodetabek mendapat sembako, untuk warga di luar wilayah Jabodetabek akan diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Jumlah yang diterima tiap keluarga juga sebesar Rp 600.000 per bulan dan akan diberikan selama tiga bulan berturut-turut, dimulai dari bulan April ini.

"BLT selama tiga bulan dengan indeks juga 600 ribu per keluarga," ujar Juliari.

Juliari menyebut, BLT tersebut akan diberikan kepada seluruh keluarga di luar wilayah Jabodetabek yang terdata dalam data terpadu Kemensos.

Akan tetapi syaratnya, keluarga tersebut belum menerima bansos lain seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan non Tunai atau pun Kartu Pra Kerja.

Ia memperkirakan ada sekitar 9 juta keluarga yang akan menerima BLT ini.

Selain mengandalkan data Kemensos, pemerintah pusat juga akan berkoordinasi dengan tiap pemerintah daerah untuk pemutakhiran data.

"Nanti kami juga minta data tambahan dari Pemda," ujar Juliari.

Baca Juga: Ojol Dilarang Bawa Penumpang Saat PSBB, Siapa yang Tanggung Nasibnya?

Bantuan lain

Selain dua bantuan langsung tersebut, pemerintah juga akan menambah anggaran untuk program bantuan sosial lainnya.

Misalnya Program Keluarga Harapan (PKH) akan ditambah jumlah penerimanya dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga.

Nilai uang tunai yang diberikan untuk tiap penerima manfaat pun juga meningkat hingga 25 persen.

"Dan juga penyaluran dipercepat dari tiga bulan sekali menjadi sebulan sekali," ujar Presiden Jokowi saat memimpin rapat.

Penerima Kartu Sembako juga akan dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima.

Nilainya juga dinaikkan sebesar 30 persen dari Rp 150 ribu menjadi 200 ribu, dan akan diberikan selama 9 bulan berturut-turut.

Kemudian Kartu Pra Kerja, anggarannya juga akan dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Penerima manfaatnya juga ditambah menjadi 5,6 juta orang.

"Terutama untuk yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19," ujar Presiden Jokowi.

Terakhir, pemerintah juga telah menggratiskan tarif listrik bagi pelanggan 450 VA dan diskon 50 persen bagi pelanggan 900 VA kategori subsidi.

Pembebasan tarif dan diskon listrik tersebut juga berlaku tiga bulan, yaitu di bulan April, Mei, dan Juni.

Total, pemerintah akan menyiapkan dana sekitar Rp 110 triliun yang dialokasikan untuk berbagai program jaring pengaman sosial ini.

Baca Juga: Aduh, Nasib PNS Terancam THR dan Gaji ke-13 Tak Akan Cair

Libatkan pedagang dan ojek

Presiden Jokowi pun telah meminta penyaluran program jaring pengaman sosial tersebut dieksekusi dengan melibatkan pedagang sembako hingga pengendara ojek.

Jokowi ingin banyak pihak yang terlibat dalam penyaluran bansos, agar ada pergerakan ekonomi di tengah pandemi virus corona jenis baru atau Covid-19.

"Rancang mekanisme yang bisa melibatkan sektor usaha mikro, usaha kecil, pedagang sembako di pasar, jasa transportasi ojek," ungkap Presiden Jokowi.

"Sehingga ini bisa menggerakkan, mengikutsertakan usaha-usaha di bawah agar bersama-sama dengan kita. Dan juga ekonomi di bawah juga ikut bergerak," sambungnya.

Presiden Jokowi meminta jajarannya agar memastikan bahwa penyaluran berbagai bantuan ini tepat sasaran.

"Data dari kelompok-kelompok penerima manfaat, saya ingin by address sehingga tepat dan akurat melibatkan RT/RW dan pemerintah desa dan pemerintah daerah. Sehingga betul-betul bantuan ini bisa tepat," tegasnya.

Jokowi juga meminta agar penyaluran bantuan ini dilakukan secepat mungkin. Sebab, dampak wabah virus corona sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Ia juga meminta mekanisme penyalurannya dibuat seefisien mungkin.

"Gunakan cara-cara praktis dan tidak berbelit-belit dan tidak menyulitkan masyarakat," ujar orang nomor satu di Indonesia ini.

SHARE ARTIKEL