Pemerintah Mengganti Pejabat Eselon Dengan AI

05 Dec 2019  Arief Prasetyo

Pemerintah Mengganti Pejabat Eselon Dengan AI

jokowi gantikan pejabat eselon dengan robot - Image from www.youtube.com

Wacana pemerintah mengganti pejabat eselon dengan kecerdasan buatan (AI) dalam pelayanan publik demi memangkas birokrasi berbelit-belit.

Bagus nggak menurut Anda?

Keputusan Presiden Jokowi memangkas jabatan eselon III dan IV terus bergulir. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi kementerian pertama yang mulai menjalankan kebijakan itu.

Sedikitnya ada 112 pejabat eselon Kemenkeu yang kini berstatus pegawai fungsional. Yang menarik, pemangkasan jabatan eselon tersebut tidak hanya bertujuan untuk memangkas birokrasi yang menghambat perizinan.

Namun juga sebagai langkah awal Jokowi mengganti tenaga manusia dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). “Yang eselon III dan IV akan kami potong dan kami putuskan diganti dengan AI,” ucap Jokowi di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan.

Baca Juga:

Pro-Kontra Rencana Pengantian Pejabat Eselon Dengan Robot

Keinginan Jokowi mengganti tenaga ASN dengan AI juga diafirmasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurut Airlangga, pemerintah saat ini memang serius untuk mengganti peran manusia dengan AI. Salah satu yang dibidik pemerintah adalah terkait izin mendirikan bangunan (IMB).

Nanti, AI akan diimplementasikan dalam proses IMB tersebut. Pemerintah saat ini juga sedang mencari bentuk standar untuk pembangunan bangunan itu.

Bahkan bukan tdak mungkin, kata Airlangga, kehadiran standar pembangunan bangunan itu membuat IMB atau pelbagai rekomendasi lainnya tidak lagi diperlukan.

Dengan kata lain, seseorang bisa langsung membangun gedung jika sudah sesuai standar. "Contoh, kami menyederhanakan IMB terutama untuk gedung dua tingkat.

Nah, perizinan didorong berbasis bukan seperti sekarang, tetapi risk based approach, itu basisnya standar," ucap Airlangga.

Baca Juga:

Menimbulkan Perdebatan Baru Di Kalangan Pejabat

Meski begitu, rencana pemerintah mengimplementasikan AI dalam perizinan IMB mendapat pertentangan dari sejumlah kalangan, di antaranya dari organisasi lingkungan hidup yakni Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Manajer Tata Ruang dan Geographic Infomation System Walhi Ach Rozani menilai rencana Jokowi mengganti ASN dengan AI justru berpotensi menimbulkan persoalan.

Dia ragu aspek keberpihakan akan hilang jika ditangani AI. “Untuk urusan teknis dan pendukung, [implementasi] AI sah-sah saja, namun saya ragu dengan aspek keberpihakannya.

Baca Juga:

Negara Tetangga Sudah Terapkan Robot Untuk Mengerjakan Tugas Negara

Namun pandangan berbeda diutarakan Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Ahmad Djuhara.

Menurut Ahmad, penerapan AI dalam perizinan IMB dan Amdal di Indonesia justru bisa direalisasikan.

Djuhara mencontohkan negara seperti Singapura dapat memproses perizinan seperti IMB melalui surat elektronik karena mereka memiliki data mengenai tipologi bangunan sederhana dan sudah dibuat berulang.

Dia juga menambahkan bahwa mesin saat ini sudah mampu mencerna desain arsitektur. Aspek keandalan bangunan, ketahanan struktur, sampai dengan aspek kebakaran bisa diatasi dengan pemodelan komputer.

Namun, Ahmad mengaku ada beberapa tantangan yang harus dilalui. Salah satunya terkait sosok ahli dalam membangun AI itu.

Sepengetahuannya ahli bidang itu sudah tersedia di Indonesia, tetapi belum tentu ditemukan di pemerintahan terutama di daerah.

“Untuk bisa menjalankan AI seperti itu, orang-nya mesti canggih. Perlu ahli untuk mendesain modelnya jadi bisa dicek.

Baca Juga:

Selain itu, Djuhara juga mengingatkan bahwa masih ada batasan dari penerapan AI, terutama bangunan dengan kompleksitas tinggi.


Pemerintah wajib memastikan ketersediaan basis data yang menjadi referensi. Tanpa ketersediaan basis data yang mumpuni, dikhawatirkan model AI yang akan dibangun belum bisa dilakukan.

Batasan lainnya dari AI juga terkait hal-hal seperti toleransi dan etika dalam pembangunan gedung. “Aspek budaya, sosial, sampai dengan nilai lokal masyarakat setempat mungkin belum tentu tertangkap oleh sejenis AI. Jadi sebenarnya [AI] terbatas juga,” ucap Djuhara.

Demikian artikel ini wajibbaca.com sampaikan semoga kita dapat mengambil nilai positif dari berita diatas karena apapun yang diputuskan oleh pemerintah pasti menuai pro-kontra namun kita harus tetap mendukung. Terimakasih.

berita

BAGIKAN !

Jika kontent kami bermanfaat
share wa