Kontroversial, Viral Video Khotbah yang Sebut Indonesia Telah Dipimpin Rezim PKI

Penulis Arief Prasetyo | Ditayangkan 18 Feb 2020

Kontroversial, Viral Video Khotbah yang Sebut Indonesia Telah Dipimpin Rezim PKI

Kontroversial, Pengkhotbah Sebut Indonesia Kini Dipimpin Rezim PKI - Image from facebook.com

Siapa lagi ini? Ngeri ceramahnya

"Kondisi gerakan PKI ini sudah terlalu parah, sudah 13 angkatan dari partai-partai yang ada untuk berlatih ke Beijing 2004-2014," katanya

Jagat media sosial Indonesia digegerkan oleh klaim seorang yang disebut-sebut pemuka agama, yang mengatakan RI kekinian menganut rezim PKI. Ia juga mengeklaim bahwa mengatakan hal itu dengan keadaan sadar.

Klaim itu disampaikan lewat video yang kekinian viral. Ia lantas mengungkapkan, "Saya mengatakannya dengan sadar".

Melihat kondisi sedemikian rupa, ia menyoroti sikap pemerintah yang dinilai abai soal gerakan komunis di Tanah Air. Hal itu dituding, lantaran ketakutan akan stigma anti Pancasila.

Laki-laki dalam video pun mengkritisi terpilihnya Yudian Wahyudi menjadi Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Orang yang bersangkutan dinilai tak layak memimpin BPIP lantaran sempat mencetuskan desertasi mengenai legalitas perzinahan saat pacaran.

"Sekarang dia (Dr. Wahyudi) jadi Ketua Badan Pengawal Pancasila, ini sedang terjadi dan tidak ada yang dikarang-karang oleh Ustaz Alfian Tanjung," katanya.

Dengan didapuknya Wahyudi sebagai Ketua BPIP, pemerintah dinilai secara perlahan membangun proses-proses berpaham komunis.

Lebih lanjut, pria yang menegaskan dirinya sebagai Ustaz Alfian Tanjung tersebut membahas soal "polisisasi" yang terjadi di pemerintahan sekarang. Baginya, kebanyakan pemimpin sebuah lembaga independen negara berasal dari tokoh yang berlatar belakang polisi.

Begitu pula dengan fenomena jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Disebutkan mereka yang mencalonkan diri sebagai gubernur atau wali kota berasal dari kalangan polisi. Itulah yang disebut sebagai tindakan polisasi dalam rezim komunisme.

Baca Juga:

"Ada 80 persen calon daripada Pilkada, serentak per 23 September 2020 adalah polisasi. Kalau polisi-polisi sudah jadi gubernur, wali kota. Nanti 2021, 2022, 2023 tidak ada lagi Pilkada.

Akan ditetapkannya Plt (pejabat sementara) yang menetapkan Menteri Dalam Negeri," ungkapnya.

Untuk itu, ia mengatakan, "Kalau anda lihat, teori komunisme, akan terjadi polisasi, maka negara itu sedang menuju rezim komunis".

Tindakan polisasi dan rekrutmen besar-besaran kian menunjukkan bawah Indonesia mendorong terbentuknya rezim PKI.

"Jadi polisasi semua, maka negara kita akan menjadi NKRI (Negara Kepolisian Republik Indonesia). Itu artinya, negara komunis Indonesia.

Negara yang didominasi polisi, itu negara komunis. Silakan diperiksa di seluruh dunia," kata laki-laki dalam video, memungkasi.

Sejak dibagikan, rekaman soal klaim pemerintah menganut paham komunis telah disaksikan lebih dari 24,5 ribu kali.

SHARE ARTIKEL