Banyak Anak Tak Bisa Masuk Sekolah Negeri, Ratusan Ortu Geruduk Kepala Dinas Pendidikan

Penulis Dian Aprilia | Ditayangkan 08 Jul 2020

Banyak Anak Tak Bisa Masuk Sekolah Negeri, Ratusan Ortu Geruduk Kepala Dinas Pendidikan

Ilustrasi ibu dan anaknya - Image from www.jambi-independent.co.id

Ortu : "Untuk makan saja sudah susah, mana ada bayar uang sekolah swasta"

Selain PPDB Jakarta yang menuai masalah, ternyata PPDB di Padang juga mengalami kendala. Hal ini menyebabkan banyak siswa tak bisa masuk ke sekolah negeri. Merespon hal ini, ortu siswa kebingungan biaya sekolah di swasta. 

Mobil Kepala Dinas Pendidikan Padang, Sumatera Barat, Habibul Fuadi dicegat oleh wali murid yang mayoritas merupakan ibu-ibu di Kantor DPRD Padang, Selasa (7/7/2020). 

Pencegatan mobil kepala dinas itu dipicu karena mereka tak terima anaknya tidak lolos dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah menengah pertama (SMP) negeri di wilayah tersebut. 

"Agiah (beri) jawaban, Pak Kadis," teriak para ibu.

Ratusan Orang Tua Geruduk DPRD Padang 

Peristiwa tersebut berawal ketika ratusan orangtua mendatangi kantor DPRD Padang pada Selasa (7/7/2020). 

Mereka menunggu hasil pertemuan antara DPRD dan Dinas Pendidikan Padang, serta menyampaikan uneg-unegnya mengenai PPDB. 

Rupanya ada beberapa wali murid yang datang, anak mereka tak lolos dalam PPDB SMP. Mereka pun lalu mengejar mobil Kepala Dinas Pendidikan Habibul Fuadi saat hendak keluar dari gedung DPRD Padang. 

Orangtua yang mayoritas para ibu tersebut juga mendesak Habibul merespon aspirasi mereka.

Tak mampu sekolahkan swasta 

Ketika rombongan orang tua mengejar mobil, sejumlah petugas Satpol PP Padang berusaha menghalang-halangi mereka. Salah satu wali murid adalah Yeni (48). 

Dia protes karena tak bisa menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Padahal, dia tidak mampu jika harus membiayai anaknya di sekolah swasta. 

"Mana sanggup bayar sekolah swasta. Kondisi sekarang sudah susah. Untuk makan saja sudah susah, mana ada bayar uang sekolah swasta," kata Yeni.

Kapasitas SMP Tak Cukup 

Akhirnya, Habibul angkat bicara terkait protes para orangtua murid. Dia menjawab bahwa jumlah SMP di Padang tidak sebanding dengan jumlah siswa lulusan SD. Tentu sekolah negeri tidak mampu menampung jumlah seluruhnya. 

"Hanya 60 persen yang bisa diterima di SMP negeri. Sisanya tentu bisa di swasta atau MTs," jelas Habibul. 

Adapun jumlah lulusan SD di Kota Padang ada 15.836 orang, sedangkan SMP negeri hanya berkapasitas 8.697 siswa. 

"Kita minta orangtua paham bahwa SMP negeri tidak mampu menampung semua lulusan SD. Hanya mampu 60 persen dari lulusan SD," jelas Habibul.

Di masa pandemi seperti ini, memang hidup serba susah. Ekonomi yang menurun merembet menyebabkan masalah di bidang lainnya. 

Salah satunya pendidikan. Oleh sebab itu, baik orang tua dan anak perlu bekerja sama untuk adaptasi di perubahan ini. 

Anak didorong dan dimotivasi untuk memenangkan persaingan agar bisa sekolah di sekolah negeri. Sedangkan orang tua bekerja keras untuk mempertahankan dan meningkatkan ekonomi. 

Tak lupa juga berdoa, supaya pandemi ini segera berakhir, dan bisa mengembalikan kehidupan seperti sedia kala. 

SHARE ARTIKEL