Hukum Makelar Mendapat Keuntungan dari Kedua Pihak (Penjual & Pembeli)

Gambar diolah dari abuanas-aljirani.blogspot.com

Bagiamana hukumnya makelar mendapat keuntungan dari kedua pihak? Penjual maupun pembeli...

Apakah dalam islam hal tersebut di perbolehkan?

Berikut ulasannya...

Upah makelar atau perantara boleh dari penjual, boleh juga dari pembeli, tergantung aturan yang berlaku di masyarakat.

Jika dia diminta penjual untuk memasarkan barang, maka pada asalnya beban biaya makelar menjadi tanggung jawab penjual. Sebaliknya, ketika pembeli yang meminta untuk dicarikan tanah ke makelar, maka biaya makelar ditanggung pembeli.

Dr. Abdurrahman bin Soleh al-Athram – dalam disertasi beliau tentang perantara dalam bisnis – yang berjudul: al-Wasathah at-Tijariyah fi al-Mu’amalat al-Maliyah – menyatakan,

Jika tidak ada kesepakatan atau aturan yang berlaku di masyarakat maka yang lebih tepat, upah makelar menjadi tanggung jawab orang yang menyuruhnya. Jika dia menjadi pemasaran bagi penjual untuk menjual barang maka upah makelar menjadi beban baginya. Dan jika dia menjadi wakil dari pembeli, maka kewajibannya untuk memberikan fee. Jika dia menjadi wakil keduanya, maka upah bisa dari keduanya. (al-Wasathah at-Tijariyah, hlm. 382)

Sementara itu, menurut Syafi’iyah, semua upah marketing dan makelaran adalah tanggung jawab penjual. Karena 2 alasan:

[1] Yang mendapatkan manfaat dari adanya pemasaran dan makelar adalah penjual. Sehingga barangnya lebih cepat laku.

[2] Ketika pembeli telah membeli barang dengan harga sekian, berarti sudah termasuk di dalamnya adalah semua beban biaya yang dikeluarkan untuk objek itu. Misalnya, ketika pembeli telah sepakat dengan harga 1jt/m, berarti harga ini sudah termasuk semua biaya yang dibutuhkan untuk objek itu.

Dalam Hasyiyah al-Jamal – literatur Syafiiyah – dinyatakan,

Biaya makelar menjadi tanggung jawab penjual. Jika disyaratkan, biaya makelar harus ditanggung pembeli, maka akad batal. Misalnya, ada orang menyatakan, ‘Saya jual beli dengan harga 10 dirham net.’ Lalu pembeli mengatakan, ‘Baik saya beli.’ maka makna ‘net’ menunjukkan bahwa makelaran menjadi tanggung jawabmu. Karena itu, jika dibebankan ke pembeli, akad menjadi batal. (Hasyiyah al-Jamal, 5/781).

Namun pendapat yang lebih tepat bahwa upah makelar bisa saja dibebankan ke penjual ataupun pembeli, tergantung kesepakatan atau aturan yang berlaku di masyarakat.

Karena yang mendapat manfaat dari makelar tidak hanya penjual, namun pembeli juga bisa mendapatkannya. Dan terkadang ada biaya tambahan yang perlu dibebankan ke pembeli di luar harga objek. Selama pembeli ridha, ini dibolehkan.

Dilansir dari konsultasisyariah.com, ada pertanyaan yang diajukan ke Lajnah Daimah mengenai aturan nilai fee untuk para makelar.

Jawaban Lajnah Daimah,

Jika ada kesepakatan antara makelar dengan penjual dan pembeli bahwa biaya makelar akan dibebankan kepada pembeli atau penjual atau beban bersama, dengan nilai yang diketahui, hukumnya dibolehkan.

Dan tidak ada batasan untuk upah dengan angka tertentu. Namun boleh sesuai kesepakatan dan saling ridha dari semua pihak ketika menyerahkan upah.

Kemudian Lajnah Daimah menganjurkan agar disesuaikan dengan kondisi pasar dan mengedepankan prinsip tidak memberatkan penjual maupun konsumen.

Hanya saja, selayaknya upah disesuaikan dengan batasan (pasaran) yang berlaku di masyarakat, dimana makelar bisa mendapatkan ganti manfaat atas upayanya menjadi perantara dan usahanya dalam memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli, dan tidak memberatkan penjual maupun pembeli, karena adanya penambahan harga melebihi biasanya. (Fatwa Lajnah Daimah, 13/129).

Demikian, Allahu a’lam.