Mantan Direktur Utama PT Pertamina Bongkar alasan Kenapa Harga Gas Malaysia Lebih Murah Dari Indonesia

Penulis Cang Karna | Ditayangkan 29 Nov 2016

Mantan Direktur Utama PT Pertamina, Ari Soemarno, mengungkapkan mengapa harga gas di Malaysia lebih murah dari pada di Indonesia. Dia mengatakan bahwa selama ini tidak ada anggaran yang signifikan dari pemerintah untuk membangun infrastruktur migas menyebabkan harga gas menjadi mahal.

BACA JUGA: Berkaca Dari Jepang, Inilah Kunci Sukses di Usia Muda

Apalagi Pertamina sebagai badan usaha milik negara diwajibkan menyetor semua pendapatannya kepada negara, sehingga Pertamina tidak bisa mengembangkan usahanya.

"Dulu PertaminaBOLEH nahan 40 persen pendapatan dari migas untuk mengembangkan dirinya, tapi setelah krisis Pertamina tahun 1976, 100 persen ditarik (pemerintah). Pertamina enggak ada apa-apa lagi," kata Ari di Hotel Bidakara, Jakarta.

Setelah uang itu ditarik pemerintah, ia bercerita, tak ada pengucuran anggaran yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur migas, yang pada waktu itu dibutuhkan. Inilah menurutnya yang membuat harga gas untuk industri mahal, dan Indonesia kalah bersaing dengan negara tetangga seperti Malaysia.

Dia mengungkapkan di Malaysia infrastruktur migas dibangun oleh Petronas, karena pendapatan migas semuanya masuk Petronas. Petronas cuma perlu bayar dividen dan pajak korporasi kepada negara.

"Tapi Petronas disuruh bangun infrastruktur dan ini dilakukan petronas. Makanya, biaya distribusi gas di malaysia sangat murah," kata Ari yang juga Kakak kandung dari Menteri BUMN, Rini Soemarno itu.

Menurut dia, Indonesia perlu mencontoh hubungan Pemerintah Malaysia dan Petronas yang tidak melakukan perhitungan-perhitungan secara komersial. Faktor komersialitas inilah yang menjadi kendala Indonesia kalah bersaing dengan negara lain, misalnya seperti harga gas.

"Makanya perlu perubahan pola pikir, butuh perubahan mindset. Saya sampaikan juga terkait harga gas itu harus perubahan mindset. Sekarang pendapatan migas itu harus untuk perkembangan negara, perkembangan industri migas sendiri. Bukan untuk APBN," ujar dia.