Jokowi Ikut Datang dalam Operasi Pemberantasan Pungli di Kemenhub. Fahri Hamzah: "Cari Sensasi"

Kemenhub heboh, pada Selasa (10/10) lalu. Pasalnya ada 6 oknum yang terjaring operasi pemberantasan pungli (OPP). Hal ini sempat menjadi sorotan publik, karena ada yang tidak biasa dalam operasi kali ini.

Apakah karena hasil tangkapanya? Ternyata dalam operasi itu hadir Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Presiden Jokowi yang langsung meninjau lokasi di Gedung Karya Kementerian Perhubungan lantai 6 dan 12 itu.

"Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) baru dibicarakan, rapat baru saja selesai dan kami langsung dapat laporan dari Kapolri, bahwa di Kementerian Perhubungan telah ditangkap banyak pungli untuk pengurusan hukum laut dan surat kapal yang angkanya berbeda-beda ada yang ratusan ribu serta ada yang jutaan," kata Presiden Joko Widodo ketika melakukan peninjauan penggeledahan di Kemenhub, Selasa kemarin dikutip dari merdeka.com.

Presiden menjelaskan hanya ingin meninjau langsung dan memastikan proses penggeledahan terhadap dugaan praktik pungutan liar. Presiden juga mengingatkan kepada seluruh instansi dan lembaga untuk menghentikan praktik pungli, karena sudah ada OPP.

Baca Juga : Pungli di Kemenhub Bikin Heboh. Padahal, Sebelumnya Sudah ada Juga di Polri. Ini Dia Buktinya

"Saya perintahkan langsung tangkap dan pecat oknum yang terbukti, segera hentikan praktik pungli, utamanya terhadap pelayanan kepada masyarakat," kata Presiden.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan menyebutkan sebanyak enam orang ditangkap untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait kasus pungli itu.

"Ada enam pelaku kami tangkap akan kami periksa, beberapa petugas dari dirjen perhubungan laut, kemudian satu orang dari calo-nya," kata Mochamad Iriawan.

Dalam OPP tersebut, petugas mengamankan uang sebesar Rp 34 juta di lantai 6 dan Rp 61 juta di lantai 12. Selain itu, petugas juga mengamankan buku tabungan berisi uang Rp 1 miliar yang diduga terkait hasil pungli.

Namun kedatangan Presiden Jokowi ke lokasi OPP itu dinilai sekadar mencari sensasi. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah meminta Presiden untuk tidak membuat sensasi dengan mendatangi lokasi OPP. Dia menilai bahwa hadir dalam OTT tersebut bukan merupakan salah satu pekerjaannya sebagai presiden.

"Kalau sekadar sensasi mendatangi tempat ada uang yang dipungut ini tuh titik sampah di tengah masyarakat kita banyak. Tapi apa itu jadi urusan Presiden? Nggak gitu caranya," ujar Fahri di Kompleks Parlemen.

Fahri menilai, Presiden Jokowi sebaiknya tidak hanya sekadar menjadikan momentum penyampaian pesan untuk berhenti melakukan pungli pada kunjungan tersebut.

"Anda pemimpin politik, Anda punya hak memaksa, Anda punya hak membuat undang-undang, mobilisasi anggaran, aparatur negara sipil militer. Tak cukup mengatakan stop tapi ada satu komprehensif strategi untuk mengatasi itu dari akar sampai gejalanya," tuturnya.

Fahri meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak hanya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pungli. Menurutnya, masyarakat sesungguhnya ingin mengetahui akar permasalahan dari pungli yang terjadi, bukan permukaannya saja.

"Di RT ada, di desa ada. Apa presiden mau keliling 73 ribu desa untuk mempermasalahkan uang seribu dua ribu? Kita itu ingin narasinya. Apa maknanya," imbuhnya.