Padahal Bisa Gratis Malah Bayar, Latihan Bikin Pempek Saja Rp 600 Ribu?

Materi pelatihan kursus kartu pra kerja - Image from eramuslim.com

Bikin pempek saja harus bayar Rp 600 ribu? Mending lihat di youtube, gratis

Materi kursus ini baru di singgung oleh beberapa anggota DPR, mereka bingung materi pelatihan seperti apa, bikin empek-empek saja sampai 600 ribu, di youtube banyak ratusan materi dan itu gratis.

Alih-alih bertujuan membantu warga yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak pandemi virus corona jenis baru atau Covid-19, kini program Kartu Prakerja pemerintah dinilai berpotensi sebagai ladang tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan oleh sejumlah anggota Komisi III Bidang Hukum dan HAM DPR RI dalam rapat virtual dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (29/4/2020).

Dalam rapat itu, para anggota Komisi III mendesak KPK untuk mengusut dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam perencanaan dan pelaksanaan program Kartu Prakerja dengan anggaran negara mencapai Rp20 triliun.

Salah satu di antaranya disampaikan oleh anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan.

Arteria mempertanyakan sekaligus mengkritisi dasar hukum keterlibatan delapan platform digital yang ditunjuk pemerintah sebagai mitra pelaksana pelatihan kerja dari program Kartu Prakerja.

"Penunjukan platform digital tanpa tender untuk proyek Kartu Prakerja senilai Rp5,6 triliun. Gagasan Pak Jokowi ini bagus," ujar Arteria.

"Namun, bagaimana bisa terjadi delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa oleh pemerintah? Bagaimana strategi pengawasannya?" lanjutnya.

Tak hanya itu saja, Arteria juga menyoroti keberadaan platform digital Ruangguru dalam program Kartu Prakerja.

Keberadaan Ruangguru itu dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan pribadi, lantaran perusahaan platform digital itu masuk ke dalam program saat pemiliknya, Adamas Belva Syah Devara, menjabat sebagai Staf Khusus Presiden.

Saat ini, memang Belva diketahui telah mengundurkan diri sebagai Staf Khusus Presiden setelah adanya dugaan konflik kepentingan pribadi terkait platform Ruangguru dalam program Kartu Pra Kerja pemerintah.

Akan tetapi, Arteria berpendapat jika mundurnya Belva dari jabatan Staf Khusus Presiden itu belum cukup.

"Ini tidak cukup dengan mundur Pak, ini korupsi. Salah satu vendor itu milik Stafsus Presiden, pemilik sahamnya ada di Singapura. Begini konyolnya kita, siapa yang terlibat, diusut," ujarnya.

Baca Juga: 5 Pegawai KPK Menyusup di Gugus Tugas Covid-19, Siapa yang Mereka Awasi?

Anggaran Pra Kerja ditambah

Sementara itu, sejak dibuka 11 April 2020 pukul 19.00 lalu, pendaftar program Kartu Prakerja di laman www.prakerja.go.id telah menembus angka 8 juta orang pada 27 April 2020.

Saat ini, jumlah tersebut semakin meningkat seiring dibukanya pendaftaran peserta program Kartu Pra Kerja gelombang ketiga.

Awalnya, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian, wakil kepala Kantor Staf Presiden (KSP) dan enam kementerian terkait, menganggarkan Rp5,6 triliun untuk program Kartu Prakerja untuk 2 juta orang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pekerja informal yang pendapatannya tertekan akibat penyebaran virus corona.

Belakangan, diketahui pemerintah terus menaikkan anggaran program Kartu Prakerja menjadi Rp20 triliun untuk 5,6 juta orang peserta.

Dalam dana itu, pemerintah mematok insentif bantuan pelatihan sebesar Rp3,55 juta untuk setiap peserta program Kartu Prakerja.

Dana itu terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif pasca-pelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, serta insentif survei sebesar Rp50 ribu untuk tiga kali.

Adapun proyek pemerintahan Presiden Jokowi ini dikerjakan oleh delapan perusahaan platform digital, yaitu Bukalapak, Mau Belajar Apa, Pintaria, Ruangguru, Sekolahmu, Tokopedia, Pijar Mahir, dan Sisnaker.

Setiap platform digital, memiliki sejumlah paket pelatihan kerja dengan harga bervariasi, mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman, menyatakan bahwa program pemerintahan Presiden Joko Widodo ini justru berpotensi dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk mengambil keuntungan.

"Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik, dan saya tahu itu kalau dilaksanakan dengan baik akan sangat bagus. Tapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan, jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil," ujar Habiburokhman.

Ia mencontohkan salah satu platform digital yang menjadi mitra program Kartu Prakerja, mematok biaya hingga Rp 600 ribu untuk latihan membuat pempek. Ia menilai jika angka itu tidak masuk akal.

"Ada dua aspek yang harus bapak (pimpinan KPK) harus awasi dalam konteks tipikor (tindak pidana korupsi. Pertama, proses pengadaan jasa pelatihan. Saya orang Palembang, Pak. Saya bingung ada pelatihan bikin pempek Rp600 ribu. Itu kan ada e-katalog, kalau misalnya bapak usut pengadaan," ungkapnya.

"Pempek ya gitu-gitu aja pak, (masa') Rp 600 ribu. Belajar saja sama istri saya di rumah, di YouTube itu gratis," tambah Habiburokhman.

Oleh karena itu, ia meminta KPK untuk terus mengawasi pelaksanaan Kartu Prakerja.

Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mencurigai akan ada kecurangan dalam program pelatihan berbasis online tersebut karena adanya "ruang gelap".

"Kartu Pra Kerja sederhana Pak, karena ada ruang gelap yang tidak bisa kita ketahui, saya pernah telepon penanggung jawab di PMO (Project Management Office), tolong diaudit, pak. Ini ada ruang gelap," ujar Cucun.

Ia juga menyarankan anggaran untuk program Kartu Prakerja tersebut dialihkan guna menambah bantuan sosial langsung kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Sama halnya dengan Cucun, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan juga mendorong KPK untuk mengawasi secara ketat pelaksanaan dan penggunaan anggaran program Kartu Prakerja. Sebab, program ini sangat rawan disalahgunakan.

Terlebih, pemerintah tidak melakukan tender terhadap delapan platform digital yang menjadi pelaksana pelatihan kerja peserta program itu.

"Apalagi kemarin KSP mengumumkan delapan mitra kerja dalam prograM itu tidak pakai tender, menurut kita, potensi besar sekali untuk terjadi penyalahgunaan di situ," ujar Hinca.

Baca Juga: Benarkah Indonesia Sudah Memasuki Puncak Covid-19?

KPK akan mendalami dugaan korupsi

Menanggapi pernyataan para anggota DPR, Ketua KPK Firli Bahuri pun menyatakan jika pihaknya akan mendalami semua informasi mengenai dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam program Kartu Prakerja.

Menurutnya, terkait hal ini, KPK akan bekerja dengan fakta dan bukti-bukti keterangan yang telah ditelaah dan dikaji dengan jelas. Ia menjelaskan bahwa KPK tidak ingin bekerja dengan terburu-buru dan tidak beraturan alias grasak-grusuk.

Firli mengatakan, KPK akan mengumpulkan alat bukti yang cukup guna mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana korupsi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek Kartu Pra Kerja pemerintah ini.

Apabila ditemukan alat bukti yang cukup, maka KPK akan mencari tersangka dugaan korupsi itu.

"Kalau itu ada, kami bukti yang cukup sehingga membuat terang pidana dan kita temukan tersangkanya," terang Firli.