Kartu Nikah Dinilai Kurang Faedah dan Lemah Hukum, Bisa Jadi Lahan Korupsi Seperti E-KTP

Komentar

Foto kartu nikah asli versi kementrian agama

Banyak pendapat netizen mengungkapkan bahwa kartu nikah elektronik, bisa jadi lahan korupsi lagi seperti E-KTP

"Meskipun KTP-E itu selembarnya nilainya tidak terlalu mahal tapi ketika dikalikan dengan jutaan lembar dan diduga ada mark up maka tentu nilai kerugian negaranya bisa sangat besar. Jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi lagi karena itu KPK juga menjalankan fungsi pencegahan," kata Febri selaku juru bicara KPK

Khatibul Umam Wiranu Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menilai rencana Kementerian Agama menerbitkan Kartu Nikah pada tahun 2019, dari perspektif kebijakan publik mengandung kelemahan filosofis dan yuridis.

"Dari sisi filosofis, keberadaan Kartu Nikah akan sulit dijelaskan oleh pihak Kemenag. Alih-alih memberi nilai manfaat bagi publik, rencana ini justru membuat kegaduhan baru di publik," kata Khatibul di Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Dia menilai, faktanya Kartu Nikah bukan kartu identitas diri seseorang serta bukan pula menggantikan buku nikah.

Dari sisi yuridis, menurut dia, tidak ada pijakan hukum atas rencana ini.

Apabila dianggap sebagai diskresi Menteri Agama, justru rencana ini bertentangan dengan spirit Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yakni azas bertindak cermat.

"Dampak lainnya, jika rencana ini terealisasi akan memunculkan mata anggaran baru sebagai konsekwensi dari keberadaan Kartu Nikah ini," ujarnya, seperti dilansir suarasurabaya.net

Dia mencontohkan seperti biaya perawatan situs, pemeliharaan web, termasuk penggunaan sumber daya manusia (SDM) profesional yang khusus mengelola situs tersebut.

Khatibul menjelaskan, dari sisi penganggaran, rencana pembuatan Kartu Nikah tidak ada dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementeriaan/Lembaga (RKAK/L) tahun 2018. 

"Dalam RKAK/L tahun 2018 tercatat alokasi anggaran untuk Buku Nikah sebesar Rp11 miliar. Jika pengadaan Kartu Nikah diambil dari alokasi buku nikah tentu ini menyalahi mekanisme penganggaran," ujarnya.

Karena itu dia menolak tegas rencana penerbitan Kartu Nikah karena lemah dari sisi filosofis, yuridis dan berpotensi menabrak azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dia menyarankan agar Menteri Agama fokus pada tugas, pokok dan fungsinya yang berbasis pada rencana kerja kementerian.

Sebelumnya, Kementerian Agama secara resmi meluncurkan Kartu Nikah sebagai pelengkap buku nikah pada 8 November 2018.

Kementerian Agama menargetkan satu juta kartu nikah bisa disebarkan untuk pasangan yang baru menikah pada 2018 dan untuk pasangan yang sudah menikah, suplai Kartu Nikah dilakukan bertahap.

Peluncuran itu ditandai dengan beroperasinya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis web dan Kartu Nikah. 

Simkah berbasis web merupakan direktori data nikah yang terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri, dan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Kementerian Keuangan.

Kementerian Agama memastikan, keberadaan Kartu Nikah bukanlah pemborosan atau penghamburan uang negara misalnya biaya pencetakan Kartu Nikah tahun 2018 relatif murah yaitu Rp680 juta untuk satu juta kartu.

Kemenag juga menjelaskan bahwa pengadaan Kartu Nikah bukan program dadakan, melainkan sudah melalui mekanisme persetujuan DPR sebelum pagu anggaran tahun 2018 ditetapkan.

Baca Juga :

KPK Tanggapi Soal Kebijakan Kartu Nikah

Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi soal kebijakan Kementerian Agama terkait pembuatan kartu nikah sebagai pelengkap buku nikah.

"Pertama, kalau mau mengambil kebijakan yang berskala besar, mungkin kartu nikah itu kalau dilihat satu atau dua lembar saja itu kecil, tapi kalau dikalikan dengan jumlah warga negara yang akan menggunakan kartu tersebut jumlahnya akan sangat besar," kata Febri Diansyah Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/11/2018).

KPK pun menyarankan jika ada kebijakan seperti itu perlu dikaji secara matang terlebih dahulu.

"Sejauh mana urgensinya dan sejauh mana memang kartu tersebut nanti bermanfaat, apalagi kalau menggunakan keuangan negara," ucap Febri, seperti dilansir Antara.

Selain itu, KPK juga sudah mempunyai pengalaman sebelumnya dalam menangani kasus-kasus korupsi di Kementerian Agama meskipun pihaknya tidak ingin hal-hal tersebut terjadi lagi pada era sekarang.

"Misalnya, karena KPK sudah cukup banyak berkoordinasi tim pencegahannya dengan Kementerian Agama, jadi harapannya imbauan pencegahan ini tidak perlu disambut atau direspons secara reaktif," katanya.

Sebagai contoh, ucap Febri, KPK mengharapkan agar kasus korupsi proyek pengadaan KTP-Elektronik (KTP-E) tidak terulang kembali.

"Meskipun KTP-E itu selembarnya nilainya tidak terlalu mahal tapi ketika dikalikan dengan jutaan lembar dan diduga ada mark up maka tentu nilai kerugian negaranya bisa sangat besar. Jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi lagi karena itu KPK juga menjalankan fungsi pencegahan," kata Febri.
Top