Usai Ancam Negara-negara yang Mencelanya, Trump Kini Semakin 'Dibully'

Komentar
Usai ancam negara-negara yang mencelanya di PBB, kini Donald trump semakin dibanjiri bullyan !


Donald trump : marketwatch.com

Mengancam negara-negara yang membela palestina, kini Trump kembali berulah ingin menghentikan bantuan keuangan, setelah mengutarakan pendapat seperti itu kini Trump kembali dibanjiri bullyan dari beberapa pihak..

Ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang akan menghentikan bantuan keuangan kepada negara-negara yang mendukung rancangan resolusi PBB yang berisi seruan agar AS menarik keputusan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel justru berbalik menjadi bumerang.

Sejumlah diplomat senior di PBB menyebut ancaman Trump yang disampaikan melalui Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, itu tak akan mengubah pendirian kebanyakan anggota Majelis Umum, apalagi ancaman terang-terangan di depan publik itu jarang sekali terjadi sebelum ini.

Beberapa diplomat malah menilai ancaman itu ditujukan untuk merayu para pemilih AS demi Pemilu Sela tahun depan. Miroslav Lajcak, Presiden Majelis Umum PBB, enggan menanggapi ancaman Trump itu.

Baca juga : Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Ancam Negara-negara yang Mendukung Palestina

Namun seperti dilansir Tribunnews, dia menyatakan "Adalah hak dan tanggung jawab setiap negara anggota PBB untuk mengutarakan pandangannya."

Trump tiba-tiba menjungkirbalikkan kebijakan AS yang sudah berumur puluhan tahun terkait masalah Palestina dan Yerusalem ketika bulan ini mengatakan bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Trump bahkan berencana memindahkan kedutaan besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Tindakan ini memicu amarah Palestina, dunia Arab dan Islam, serta membuat cemas sekutu-sekutunya di Barat.

Rancangan resolusi PBB sendiri berisi seruan kepada semua negara untuk menghindari mendirikan misi diplomatik di Yerusalem.

Kemarin, Duta Besar Nikki Haley, lewat surat kepada beberapa anggota PBB yang juga didapat Reuters, memperingatkan bahwa Trump telah meminta dirinya untuk "melaporkan balik negara-negara yang bersuara menentang kami."

Haley terang-terangan mengancam lewat posting Twitter bahwa "AS akan mencatat nama-nama (negara yang mendukung rancangan resolusi itu)".

Seorang diplomat senior dari sebuah negara Islam, yang meminta namanya tidak disebutkan, menyerang surat ancaman Haley, dengan berkata, "Sebuah negara memilih bullying terang-terangan semacam itu hanya ketika negara itu tahu mereka tidak punya argumentasi moral atau hukum untuk meyakinkan negara lain."

Sementara seorang diplomat senior Barat yang juga meminta namanya tidak diungkapkan, menyebut surat ancaman Haley itu sebagai "taktik murahan" di PBB, namun "bagus sekali untuk Haley 2020 atau Haley 2024", merujuk kemungkinan duta besar AS ini mencalonkan diri pada Pemilu 2020 atau 2024.

"Dia tidak akan memenangkan satu suara pun di Majelis Umum atau Dewan Keamanan, tetapi dia akan memenangi suara penduduk AS," sindir diplomat Barat itu.

Sedangkan seorang diplomat senior Eropa yang meminta namanya tak disebutkan yakin Haley tak akan mampu membalikkan suara banyak negara anggota PBB.

Baca juga : Israel Khawatir, Karena Turki Memiliki Bukti Sertifikat Tanah Di Al-Quds

"Kita kehilangan kepemimpinan AS di sini dan surat semacam ini jelas tidak akan membantu menegakkan kepemimpinan AS dalam proses perdamaian Timur Tengah," kata sang diplomat.

Duta Besar Bolivia untuk PBB Sacha Sergio Llorentty Soliz mengomentari surat Haley dengan kalimat berbau tantangan. "Negara pertama yang semestinya dia tulis adalah Bolivia," ujar Soliz.

"Kami menyesalkan arogansi dan pelecehan terhadap keputusan berdaulat negara-negara anggota (PBB) dan terhadap multilateralisme," ujar Soliz tegas.

Israel menganggap Yerusalem ibu kota abadi dan tak terpisahkan sebagai miliknya. Negara ini menginginkan semua kedutaan besar asing berada di kota ini.

Sebaliknya, Palestina menginginkan Yerusalem sebagai ibu kota negaranya, tepatnya di bagian timur kota yang diduduki Israel menyusul Perang 1967 yang kemudian dianeksasi namun tidak pernah mendapatkan pengakuan internasional.
Top