Penyaluran Tunjangan Guru di Daerah di Stop, ini Alasan Kemenkeu

Komentar
Apa tujuan Kemenkeu memberhentikan tunjangan guru di daerah??

Banyak guru sekarang yang lebih mementingkan mengurus keuangan daripada pendidikan. Hal tersebut membuat Menteri Keuangan memberhentikan tunjangan guru di daerah. 


Image from borneonews.com

Seperti yang dilansir oleh detik.com, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan telah menyebarkan surat penghentian penyaluran tunjangan guru ke Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengungkapkan, alasan penghentian penyaluran tunjangan guru di daerah tersebut atas rekomendasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Penghentian tersebut merupakan suatu bentuk pengendalian penyaluran transfer ke daerah, agar tidak terjadi pengendapan dana tunjangan guru yang terlalu besar di rekening kas daerah," kata Prima saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Prima mengungkapkan, rekomendasi penghentian penyaluran didasarkan atas hasil rekonsiliasi 3 pihak, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Daerah.

Adapun, penyaluran tunjangan yang dihentikan adalah Tunjangan Profesi Guru (TPG), Dana Penghasilan Tambahan Guru (Tamsil) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) tahap II tahun anggaran 2018.

"Penghentian tersebut direkomendasikan bagi pemda yang memiliki sisa dana tunjangan guru di rekening kas daerah yang masih mencukupi untuk pembayaran tunjangan guru sampai akhir tahun ini," ujar dia.

Baca juga : Rakyat Malaysia Patungan Untuk Bayar Utang Negara, Apa Bisa Diterapkan di Indonesia?

Dialog Menteri Keuangan RI dengan Guru pada acara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) saat mengisi sambutan. 

Kemarin (10/7/2018) Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati kemarin hadir di acara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk mengisi sambutan. 

Sri Mulyani dan Kementerian Keuangan adalah pihak yang mengatur pos-pos anggaran negara, termasuk di dalamnya anggaran untuk pendidikan dan juga guru.

Apa saja yang disampaikan dalam acara tersebut? Berikut ulasannya

Sri Mulyani tiba di gedung Guru sekitar pukul 10.20 WIB. Mengenakan kebaya putih dan rok panjang, Sri Mulyani berjalan menuju panggung. Guru-guru yang hadir sibuk memotret Sri Mulyani.

Acara dibuka oleh Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi yang menyampaikan aspirasinya kepada Sri Mulyani.

"Kami mau menyuarakan aspirasi para guru, tenaga kerja pendidikan di Indonesia ini. Bu mengapa kami berbeda dengan tenaga pendidik dari Kemenristekdikti dan guru di Kementerian Agama? Mereka tunjangan profesinya dibayar lengkap sedangkan kami tidak. Mohon arahan dari ibu, ini suara hati kami," kata Unifah di Gedung Guru, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Dia menyampaikan untuk membentuk masa depan Indonesia yang baik dibutuhkan sumber daya yang berkualitas dan juga ditopang oleh dukungan dari pemerintah.

"Kami juga apresiasi upaya luar biasa ibu Menteri Keuangan dalam pengelolaan tata anggaran untuk pendidikan," ujarnya.

Setelah itu disambut dengan tepuk tangan meriah dari peserta yang hadir. Sri Mulyani hanya tersenyum mendengar aspirasi dari persatuan guru itu.

Acara ini bertajuk Dialog Publik mengenai Cetak Biru Pengembangan SDM Indonesia dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 dengan topik "Efektivitas Anggaran Pendidikan untuk Pendidikan Bermutu".

Sri Mulyani menyebut guru dengan status pegawai tetap kerap menerima gaji, namun yang lebih banyak mengajar justru guru honorer.

"Karena itu saya selalu berupaya mendengarkan aspirasi guru dari sisi kesejahteraan. Guru honorer banyak, tapi guru tetapnya ke mana? Yang terima gaji guru tetap, yang mengajar guru honorer, ini harus diperhatikan," ujar Sri Mulyani di Gedung Guru, Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2018).

Ia juga mendapatkan keluhan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kepala sekolah dan para guru yang lebih sibuk membuat laporan keuangan dibandingkan menjalankan tugas utamanya.

"Presiden pernah komplain ke saya, banyak kepala sekolah dan guru justru sibuk membuat laporan keuangan. Ada BOS (bantuan operasional sekolah), sebenarnya sederhana dan anda tidak perlu membuat banyak laporan," kata Sri Mulyani.

Para guru juga diminta untuk fokus memikirkan pendidikan. Pasalnya, pemerintah sudah mengalokasikan 20% dari APBN atau sekitar Rp 444 triliun di tahun ini untuk pendidikan.

"Kalau guru sibuk memikirkan gaji saja, pendidikan siapa yang memikirkan. Karena itu kami anggarkan 20% APBN untuk perbaikan kualitas guru sekolah, kelas, laboratorium hingga teknologi," kata dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa sertifikasi guru tidak berbanding lurus dengan kualitas yang ada. Sertifikasi hanya dilakukan demi mendapatkan tunjangan guru yang lebih tinggi.

"Sekarang sering sertifikasi tidak mencerminkan apa-apa, hanya prosedural untuk mendapatkan tunjangan. Bukan berarti dia profesional bertanggung jawab berkualitas pada pekerjaannya," ujar Sri Mulyani di Gedung Guru, Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2018).

Menurut Sri Mulyani, saat ini banyak kepala sekolah dan guru membuat laporan keuangan untuk bantuan operasional sekolah (BOS) seperti kunjungan studi. Padahal kualitas hasil sekolah tergantung manajemen sekolah dan kualitas guru.

"Presiden pernah komplain ke saya, banyak kepala sekolah dan guru justru sibuk membuat laporan keuangan. Ada BOS (bantuan operasional sekolah), sebenarnya sederhana dan anda tidak perlu membuat banyak laporan," kata Sri Mulyani.

Dia menyampaikan, banyak hal yang masih perlu diperbaiki dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sri Mulyani menceritakan banyak sekolah Madrasah yang ingin menghasilkan murid-murid terbaik dan berkembang.

Oleh karena itu pemerintah saat ini sedang mengkoordinasikan dengan lembaga terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi hingga Kementerian Agama.

Koordinasi dilakukan untuk mendesain arah pendidikan Indonesia. "Kalau guru sibuk memikirkan gaji itu siapa yang memikirkan pendidikan, anggaran 20% dari APBN itu harus dikelola dengan strategi mau ke mana dulu nih arahnya," jelas dia.

Menurut dia penggunaan APBN sebagai insentif di bidang pendidikan terus diperbaiki. Ini juga harus ditunjang dengan indeks hasil belajar pendidikan bisa lebih baik.

Dana untuk pendidikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini sebesar 20%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan jumlah anggaran tersebut bertujuan untuk mewujudkan visi mencerdaskan kehidupan bangsa.

Baca juga : Umar Patek Pelaku Bom Bali 1 Bongkar Perbedaan Aliran Jemaah Islamiyah Dengan Pelaku Bom Surabaya

Sri Mulyani mengungkapkan, banyak hal yang harus dibenahi untuk mencapai kualitas pendidikan yang baik. Dibutuhkan kualitas yang baik untuk sumber daya yang akan mendidik anak-anak Indonesia.

"Saya dibesarkan oleh orang tua yang setiap hari membahas pendidikan. Makanya ini Menteri Keuangan kok ngomongnya pendidikan terus, ya karena pendidikan sudah ada di aliran darah saya," kata Sri Mulyani dalam sambutannya di Gedung Guru, Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2018).

Dia menjelaskan pada 2009 Indonesia pertama kali berkomitmen untuk mewujudkan 20% anggaran pendidikan di APBN.

"Saya itu Menteri Keuangan pertama yang diperkarakan di Mahkamah Konstitusi karena berkomitmen 20% untuk pendidikan dan harus tercermin, terlihat dan terhitung di APBN," ujar dia.

Jumlah 20% di APBN memang dinilai sangat besar, namun hal tersebut dilakukan demi mewujudkan pendidikan yang baik di Indonesia. Namun, di sisi lain pemerintah juga harus memberikan dana-dana untuk belanja yang lain seperti transfer ke daerah, subsidi, hingga kesejahteraan.

Sri Mulyani menyampaikan pada 2009 anggaran pendidikan di APBN tercatat Rp 153 triliun, kemudian pada 2013 naik menjadi Rp 419 triliun dan tahun ini menjadi Rp 444 triliun.

"Setiap tahun anggaran ini naik, karena memang pendapatan dan belanjanya juga naik," ujarnya.

Sri Mulyani mengungkapkan, dengan mekanisme anggaran seperti itu diharapkan seluruh pihak bisa terus membantu kelancaran penggunaan anggaran, sehingga tidak ada keteledoran dalam penyerapan.

Selain itu, guru sebagai orang tua anak di sekolah diharapkan bisa terus mendidik dan memberikan visi dalam membentuk cita-cita. Jadi, guru diharapkan bisa berinovasi dan tidak hanya mengajarkan satu bidang saja.

"Misalnya guru matematika atau bahasa, ya mengajarkan sesuai buku saja. Jangan sampai tidak punya koneksi dengan murid, harus ada perhatian. Itu tantangannya, bagaimana agar murid bisa menerima pelajaran dengan baik," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan anggaran pendidikan yang besar diharapkan bisa meningkatkan kualitas belajar dan mengajar di sekolah. Alokasi anggaran sebesar 20% untuk pendidikan sudah dilakukan lebih dulu oleh Vietnam.

"Contohnya Vietnam adalah negara yang anggaran pendidikanya 20% dari APBN. Mereka mulai lebih dulu daripada kita," kata Sri Mulyani di Gedung Guru, Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2018).

Wanita yang pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia menjelaskan, murid-murid di Vietnam memiliki rata-rata nilai yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak sekolah di Indonesia.

"Skor tes mereka (anak Vietnam) dengan anak Indonesia misalnya pelajaran matematika, mereka bisa 90 di kita (Indonesia) 70, 60 atau bahkan 40," ujar dia.

Kemudian, Sri Mulyani menyampaikan, masalah yang dihadapi oleh murid di sekolah adalah kurangnya kualitas membaca. Padahal kegiatan ini sangat sederhana. Dia menyebutkan banyak anak usia sekolah di Indonesia yang kebingungan jika diberikan contoh kalimat yang lebih panjang.

Dia menyebutkan, hal tersebut terjadi karena masih kurangnya kualitas ajar yang diberikan oleh guru.

"Ada anak yang bingung baca satu paragraf saja, apalagi satu buku cerita. Untuk hal membaca saja Indonesia masih di bawah rata-rata," imbuh dia.

Sri Mulyani mengungkapkan, masalah berikutnya adalah sains seperti ilmu pengetahuan alam (IPA). Disebutkan Indonesia masih di batas garis normal jauh dari negara-negara lain.

Padahal, menurut dia jika anak dididik sejak dulu dan memiliki loyalitas serta dibentuk sebagai anak yang mampu bersaing mengikuti kemajuan zaman

"Kalau hanya mengikuti perkembangan Instagram, Facebook itu sih gampang tapi menciptakan yang sulit. Revolusi industri ini diharapkan bisa mengembangkan sumber daya manusia yang baik, bisa membaca, matematika atau memahami bahasa, mereka bisa coding dan kita harus membaca arah perkembangan jaman dan mengikutinya," ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, hal-hal ini harus diterapkan untuk masa depan. Karena itu anggaran juga merupakan hal yang sangat krusial dalam pengembangan pendidikan.
Top