Beda Nasib: THR PNS Cair Minggu ini, THR Buruh Ditunda

Penulis Isfatu Fadhilatul | Ditayangkan 12 May 2020

Beda kasta, beda pula THR-nya.

Jika THR para abdi negara tidak lama lagi akan cair, maka nasib berbeda dialami oleh para buruh. Para buruh harus rela THR-nya dicicil atau bahkan ditunda oleh perusahaan

Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan aturan terkait Tunjangan Hari Raya (THR). Akan tetapi, terdapat perbedaan substansial di antara dua kebijakan tersebut.

Sebelumnya, Kemenaker mengeluarkan surat edaran yang memperbolehkan penundaan pembayaran THR dari pengusaha ke pekerja. Selain itu, pembayaran THR juga boleh dilakukan dengan dicicil.

Sementara itu, Kementerian Keuangan memastikan bahwa pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri akan cair paling lambat Jumat, 15 Mei 2020. 

Lalu seperti apa perbedaan dari kedua kebijakan tersebut berdampak pada nasib buruh dan PNS?

THR PNS dipastikan cair minggu ini 

Pemberian THR tidak berlaku bagi semua PNS, melainkan akan turun untuk semua pelaksana dan anggota TNI Polri, hakim, dan hakim agung yang setara dengan jabatan eselon III.

Dan bagi pegawai eselon I dan II, pejabat daerah, pejabat negara, presiden, menteri, DPR RI, hingga DPD dipastikan tidak akan mendapatkan THR.

"THR ini hanya diberikan seluruh pelaksana dan seluruh TNI, Polri, hakim, dan hakim agung yang setara dengan jabatan eselon III. Eselon I dan II dan fungsional setara dan pejabat negara tidak akan mendapatkan THR," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Sementara itu, besaran THR tahun ini akan berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana meliputi gaji pokok dan tunjugan yang melekat, dengan tunjangan kinerja tidak dimasukkan dalam komponen THR 2020.

Untuk menghitung besaran THR bagi PNS, maka nilainya dihitung dari jumlah gaji pokok yang diterima PNS beserta tunjangan-tunjangan yang ada di dalamnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja, atau yang juga dikenal dengan masa kerja golongan (MKG).

Hitungan gaji dari yang paling terendah hingga tertinggi disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG mulai kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun. 

Adapun besaran gaji pokok untuk PNS golongan I (lulusan SD dan SMP), mulai dari Ia hingga Id mencapai Rp 1.560.800 hingga Rp 2.686.500. 

Sementara untuk PNS golongan II (lulusan SMP dan D-III), mulai dari golongan IIa hingga golongan IId mencapai Rp Rp 2.022.200 hingga Rp 3.820.000. 

PNS golongan III (lulusan S1 hingga S3), mulai dari golongan IIIa hingga golongan IIId mencapai Rp 2.579.400 hingga Rp 4.797.000. 

Kemudian, untuk PNS golongan IV, mulai dari golongan IVa hingga golongan IVd yakni Rp 3.044.300 hingga Rp 5.901.200. 

Adapun tunjangan PNS yang melekat antara lain yaitu tunjangan anak, tunjangan suami/istri, dan tunjangan makan.

Tunjangan makan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2018 yakni sebesar Rp 35.000 untuk golongan I dan II, Rp 37.000 untuk golongan III, dan Rp 41.000 untuk golongan IV. 

Kemudian PNS juga mendapatkan tunjangan suami/istri yang besarannya yakni 5 persen dari gaji pokok. Terakhir, tunjangan anak yang ditetapkan sebesar 2 persen dari gaji pokok per anak dengan ketentuan maksimal tiga anak.

Baca Juga: Apakah Anda Termasuk Penerima Bansos Pemerintah? Cek Disini!

Bagaimana nasib buruh?

Jika THR para abdi negara tidak lama lagi akan cair, maka nasib berbeda dialami oleh para buruh.

Meskipun pemerintah tetap meminta perusahaan untuk memberikan THR bagi para pekerjanya, namun kenyataannya tidak semudah itu.

Perusahaan diperbolehkan membayar THR secara dicicil, bahkan diperbolehkan untuk menundanya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR kepada para pekerjanya secara tepat waktu diberikan dua pilihan.

Yang pertama, pembayaran THR secara bertahap bagi perusahaan yang tak mampu membayar penuh (menyicil).

Kedua, perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR sama sekali kepada pekerjanya, diperbolehkan untuk menunda pembayaran hingga waktu yang disepakati.

Namun dengan kebijakan, perusahaan harus melakukan dialog dengan pekerjanya terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan tersebut. 

Baca Juga: Viral Video Kakek Ketahuan Curi Singkong, Reaksi Pemilik Kebun Malah Begini

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang memberi kelonggaran bagi pengusaha untuk tidak membayarkan THR 100 persen.

“KSPI berpendapat, THR harus dibayar 100 persen bagi buruh yang masuk bekerja, buruh yang diliburkan sementara karena Covid-19, buruh yang dirumahkan karena Covid-19, maupun buruh yang di-PHK dalam rentang waktu H-30 dari Lebaran,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya, Kamis (7/5/2020).

Kendati demikian, Said Iqbal mengerti, beberapa industri juga terpukul akibat pandemi Covid-19.

Untuk itu, ia mengecualikan perusahaan dengan kategori perusahaan kecil dan menengah, misalnya seperti hotel melati, restoran non-waralaba internasional, UKM, ritel berskala menengah ke bawah, dan usaha kecil lainnya.

Artikel Terkait
viral minggu ini

BAGIKAN !

Jika kontent kami bermanfaat
share wa
share fb