Perihal banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, maka menaker melakukan sidak untuk memantau para TKA tersebut. Akan tetapi, hal yang tak baik terjadi dan melibatkan Menteri Tenaga Kerja luar negeri Indonesia. Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf pun ambil suara dan menilai, bahwa wajar Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri marah saat inspeksi mendadak ke PT Huaxing, yang berlokasi di Jalan Narogong KM 20, Cileungsi, Kabupaten Bogor, beberapa waktu lalu.
Baca juga : Tahun 2017 Tinggal Menghitung Jam, MUI : Jangan Sampai Mubadzir!Pasalnya, para tenaga kerja asing itu menunjukkan gelagat kurang sopan saat Hanif menyambanginya.
“Soal bentak-bentak memang itu masalah bawaan karakter. Tapi TKA itu juga kurang sopan dan sembarangan dalam menjawab Menteri. Jadi wajar kalau Menaker lepas kendali,” kata Dede, melalui pesan singkat yang dilansir dari laman Kompas.
Ia mengapresiasi langkah Hanif melakukan sidak tersebut. Adanya temuan tenaga kerja asing yang menyalahgunakan dokumen kerja, menunjukkan bahwa keresahan masyarakat memang terbukti.
“Mudah-mudahan ke depan Pak Menteri lebih bisa menugaskan timnya saja untuk melaksanakan sidak tersebut,” ujarnya.
Dalam rekaman terlihat Hanif beberapa kali membentak tenaga kerja asing saat sidak di perusahaan tersebut. Pasalnya, ketika Hanif mengajak berbicara, beberapa tenaga kerja asing terlihat mengacuhkannya dan bahkan menghubungi rekannya yang lain melalui ponsel. Simak video kronologinya berikut ini.
Baca juga : Sindir Penggila Oplas, Film Ini Bikin Bulu Kuduk Berdiri! Dijamin Ngeri MenontonnyaSebelumnya, Hanif mendapati 38 tenaga kerja asal China legal yang bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang peleburan baja itu. Namun dari jumlah tersebut, 18 di antaranya terindikasi melakukan pelanggaran izin kerja. Banyaknya pelanggaran seperti tidak sesuai dengan kompetensi kerja, atau pelanggaran tempat perusahaan membuat Imigran diperiksa oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan Imigrasi.
Salut deh sama Pak Hanif, ia yang tegas mampu menunjukkan bahwa tak ada yang bisa menyepelekan hukum meskipun warga asing.
