Dituding Lakukan Pertemuan Rahasia dengan Bos Freeport, Ini Klarifikasi ESDM & Presiden

 21 Feb 2019  Cheryl mikayla
Dituding Lakukan Pertemuan Rahasia dengan Bos Freeport, Ini Klarifikasi ESDM & Presiden

Klarifikasi tudingan Sudirman Said tentang  Pertemuan Rahasia Presiden Jokowi Dengan Bos Freeport (tribunnews.com)

Sudirman Said, mengklaim, Presiden Joko Widodo pernah menggelar pertemuan rahasia dengan bos Freeport McMoran James R Moffet.

Menanggapi tudingan tersebut, begini klarifikasi Mentri ESDM maupun Presiden...

Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memberikan klarifikasi terkait dengan pernyataan mantan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyebutkan ada pertemuan rahasia Presiden Joko Widodo dengan bos Freeport McMoran (FCX) James Moffet pada 2015 yang membahas perpanjangan kontrak.

Dalam klarifikasinya, Jonan mengaku tak tahu-menahu mengenai pertemuan tersebut. Namun, Jonan tak secara tegas menampik adanya surat perpanjangan kontrak yang diminta oleh Freeport, seperti yang disebutkan oleh Sudirman Said.

Hanya, ia menegaskan bahwa sekalipun pertemuan itu benar terjadi, itu tidak memberikan pengaruh apa pun terhadap status dan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang telah berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada 21 Desember 2018. Begitu pun dengan isi dari surat tersebut.

"Ada sih suratnya memang. Enggak tahu saya (soal pertemuan), tapi toh sekiranya ada, kan itu enggak relevan," kata Jonan saat konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Rabu malam (20/2), sebagamaina dilansir dari kompas.com.

Jonan menegaskan bahwa ketika ia ditugaskan oleh Presiden untuk menyelesaikan perundingan dengan Freeport sejak Oktober 2016, semua negosiasi kembali dimulai dari awal.

Jonan mengatakan, kepada tim negosiasi yang terdiri dari Menteri ESDM, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Presiden Jokowi telah memberikan arahan yang tegas.

"Arahannya sudah jelas. Pertama, (pengambilalihan saham) 51 persen. Kedua, harus bangun smelter. Ketiga, jadi IUPK. Keempat, penerimaan. Akhirnya, seperti yang kita ketahui," kata Jonan.

Jonan menegaskan, ketika ia menjabat sebagai menteri, surat-surat atau keputusan sebelumnya tidak lagi menjadi landasan dalam perundingan dengan FCX. Jonan pun mengatakan bahwa semasa perundingan yang ia lakukan, pihak FCX tidak membawa-bawa surat tersebut.

Bantahan Presiden Jokowi

Dituding Lakukan Pertemuan Rahasia dengan Bos Freeport, Ini Klarifikasi ESDM & Presiden

Pesiden dan Sudirman Said (foto: tribunnews.com)

Ditemui terpisah, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) membantah tudingan ini.

Jokowi mengakui sempat beberapa kali bertemu dengan Presiden Freeport McMoran Inc James R Moffet di Indonesia.

Jokowi pun mengakui pertemuan tersebut untuk memperpanjang izin operasional Freeport di Indonesia. Namun, Jokowi mengungkapkan sejak awal pertemuan tersebut ditujukan untuk menguasai 51 persen saham Freeport.

"Ya perpanjangan. Dia kan minta perpanjangan. Pertemuan bolak-balik memang yang diminta perpanjangan, terus apa?" ungkap Jokowi saat ditemui di Hotel El Royale, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

"Ya kita ini kan diminta untuk perpanjangan, diminta untuk itu. Tapi sejak awal saya sampaikan, bahwa kita memiliki keinginan itu (untuk menguasai 51 persen saham), masa enggak boleh," ujar Jokowi.

Ia pun meminta pertemuan tersebut tak perlu dibesar-besarkan karena dirinya terbiasa menemui pengusaha.

"Ya biasalah. Ketemu dengan pengusaha ya biasa saja, ketemu konglomerat biasa saja, ketemu yang sekarang (bos Freeport) biasa saja," tutur Jokowi.

Kronologi versi Sudirman Said

Dituding Lakukan Pertemuan Rahasia dengan Bos Freeport, Ini Klarifikasi ESDM & Presiden

Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said (KOMPAS.com/Ihsanuddin)

Untuk diketahui, menurut versi Sudirman, pertemuan rahasia itu disebut menyepakati soal surat 7 Oktober 2015 atau surat yang disebut sebagai cikal bakal perpanjangan izin PT Freeport Indonesia.

Sudirman membantah bahwa surat perpanjangan izin diinisiasi oleh dirinya yang saat itu menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Surat 7 Oktober 2015. Jadi surat itu seolah-olah saya yang memberikan perpanjangan izin, itu persepsi publik,” kata Sudirman dalam diskusi yang diselenggarakan Institut Harkat Negeri, Jakarta, melalui keterangan tertulis, Rabu (20/2/2019).

Sudirman kemudian menceritakan kronologi pertemuan antara Jokowi dan bos besar Freeport itu.

Sehari sebelum diterbitkannya surat perpanjangan, yakni pada 6 Oktober 2015, Sudirman mengaku ditelepon ajudan presiden untuk datang ke Istana. Namun, ia tidak diberi tahu tujuan Presiden memanggilnya.

"Kira-kira pukul 08.30 WIB, saya datang dari rumah, duduk sekitar 5, 10 menit, langsung masuk ke ruang kerja Pak Presiden," katanya.

Baca Juga:

Sudirman bercerita, sebelum masuk ke ruang kerja Jokowi, ia dibisiki ajudan presiden untuk menganggap bahwa pertemuan tersebut seolah-olah tak pernah ada.

Menurut Sudirman, Sekretaris Kabinet dan Sekretaris Negara yang mencatat setiap jadwal Presiden pun tak diundang.

"Sebelum masuk ke ruang kerja, saya dibisiki aspri (asisten presiden), 'Pak menteri pertemuan ini tidak ada'. Saya ungkap ini karena ini hak publik untuk mengetahui di balik keputusan ini. Jadi bahkan Setneg tidak tahu, Setkab tidak tahu," katanya.

Ia pun menuruti pesan yang disampaikan asisten pribadi Presiden tersebut. Saat masuk ke ruangan, Sudirman merasa sangat kaget. Itu lantaran di ruangan tersebut sudah ada James R Moffet yang saat itu adalah bos Freeport McMoran Inc.

Tidak panjang lebar Presiden (Jokowi) mengatakan, 'Tolong disiapkan surat seperti apa yang diperlukan. Kira-kira kita ini menjaga kelangsungan investasi, nanti dibicarakan setelah pertemuan ini'. Baik,” kata Sudirman.

Di pertemuan itu, Moffet menyampaikan draf tentang kelangsungan investasi PT Freeport di Indonesia. Namun, Sudirman tak setuju draf itu. Dia pun memilih membuat draf yang dianggap akan lebih menguntungkan Indonesia.

Saya bilang ke Moffet bukan begini cara saya kerja. Kalau saya ikuti drafmu, akan ada preseden negara didikte oleh korporasi. Dan saya akan buat draf yang melindungi kepentingan republik," katanya.

Masih menurut Sudirman, draf yang ia dibut kemudian diperlihatkan kepada Presiden Jokowi.

Saya katakan (ke Presiden) drafnya seperti ini dan saya belum tanda tangan. Bapak dan ibu tahu komentar Presiden apa? Presiden mengatakan, lho begini saja sudah mau. Kalau mau lebih kuat, ya diberi saja,” katanya.

Sudirman mengatakan, dengan cerita tersebut, artinya surat 7 Oktober 2015 itu bukan inisiatif dirinya, melainkan atas perintah Presiden Jokowi.

Jadi draf yang saya punya ini aman tidak merusak,” tutup Sudirman.

Nah bagaimana menurut Anda?

KOMENTAR