Kasus First Travel Terexpose Lagi, Katanya Para Korban Seperti Dihipnotis

Semua umat muslim pasti ingin pergi ke mekkah untuk melaksanakan ibadah haji atupun umroh. Mereka banyak yang melakukan apapun demi untuk pergi ke mekkah.

Biasanya umroh yang paling banyak dijalankan ole umat muslim Indonesia. Seperti kejadian ini, orang-orang yang ingin umroh ke mekkah urungkan niatnya untuk pergi. Karena telah ditipu oleh sebuah perusahan travel First Travel.

 
Kompas

Para korban perusahaan travel First Travel dianggap selama ini sudah tertipu oleh janji-janji yang tak ditepati. Apalagi para korban kebanyakan pasif dan tak berani melakukan apa-apa.

Semua korban yang tertipu sangat kecewa, karena gagal untuk umroh ke mekkah. Tapi kebanyakan korban tidak tau apa-apa dan hanya diam saja kalau umrohnya diundur. Tidak ada perlawanan sekali. Kayak terkena hipnotis para korban itu. Selengkapnya di detik.

Hal tersebut disampaikan Aldwin dalam diskusi 'Mimpi dan Realita First Travel' di Warung Daun, Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8/2017). Aldwin menyebut jemaah juga kala itu diiming-imingi dengan koper dan baju umroh.

Baca Juga :Masih Dipertanyakan Penyebab Atas Kematian Johannes Marliem yang Menjadi Saksi Kasus E-KTP
Salah satu korban bernama Ayu yang dihubungi melalui telepon saat diskusi menyatakan, ia mendaftar 2015 dan berangkat Maret 2016. Kala itu dia membayar untuk 4 orang masing-masing Rp 14,5 juta.

"Enggak lama kita langsung disuruh manasik. Bisa lebih awal tahun sekitar Januari. Kita dikasihlah batik. Maret diundur dengan alasan kuota penuh. Disuruh tambah uang buat charter pesawat," ungkap Ayu.

Ayu juga sempat dikirimi koper sebulan menjelang keberangkatan. Sayangnya sudah 3 kali ia mengalami penundaan. "Saya merasa ditipu sekali karena dijanjikan terus," keluhnya.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mujahid menyatakan sudah memberi peringatan kepada Kemenag terkait aktivitas First Travel. Sodik menyebut sudah sejak lama First Travel ketahuan melanggar aturan.

"Saya sudah warning ke teman-teman Kemenag. Padahal sebelum itu sudah melanggar aturan, kita sampaikan ke Kemenag. Tapi Kemenag masih beralasan kalau dihentikan sekarang khawatir bagaimana korbannya," tutur Sodik.

Sodik menyampaikan seharusnya ada 3 hal yang dilakukan oleh Kemenag dalam menanggulangi masalah semacam ini. Pertama dengan melakukan penyuluhan intensif kepada masyarakat agar tidak terkecoh harga murah, kedua dengan memberi sanksi sebelum pencabutan, serta imbauan kepada korban untuk tidak sungkan melapor.