Lagi lagi Menteri Susi, Kali ini Apa Yang Membuat Heboh?

 28 May 2016  Dzikir Pikir
Tak diragukan lagi, sepak terjang Menteri Kelautan dan Perikanan ini, Susi Pudjiastuti. Menteri yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk memimpin Kelautan dan Perikanan ini, selama ini memang telah menunjukan keberanianya dalam memberantas mafia - mafia ikan. Lantas apalagi yang menjadi perbincangan hangat kali ini, setelah menenggelamkan kapal - kapal dari luar.

Lagi lagi Menteri Susi, Kali ini Apa Yang Membuat Heboh?

Menurut informasi yang kami dapatkan dari liputan6.com Menteri Susi Pudjiastuti berhasil menggagalkan aksi penyelundupan sepasang ikan hiu paus (Rhincodon typus) dalam keadaan hidup di Seram Bagian Barat, Maluku. Hiu Paus merupakan salah satu biota laut yang dilindungi pemerintah dan masuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN). Oleh karena itu, tindakan pemanfaatan ikan hiu paus ini dianggap sebagai suatu tindakan yang ilegal. Hal ini membuktikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat komitmen dalam mengawal pengawasan pemanfaatan biota laut secara ilegal.

Lagi lagi Menteri Susi, Kali ini Apa Yang Membuat Heboh?
Hiu paus (ilustrasi)
Upaya penyelamatan ini berawal dari Tim Satker Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Ambon yang mendapat laporan tentang adanya pemanfaatan ikan hiu paus secara ilegal di Keramba Jaring Apung (KJA) yang terletak di Pulau Kasumba–Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku (koordinat 03⁰05’59.2” LS dan 127 ⁰ 56’45.9” BT), pada Minggu 22 Mei 2016.

Baca Juga : Pensiun dari Polri, Mantan Kabareskrim Susno Duadji Kini Jadi Petani

Dua ekor hiu paus berukuran panjang sekitar 4 meter ditemukan berada di Keramba Jaring Apung milik PT Air Biru Maluku. Dugaan sementara yaitu ada pelanggaran Pasal 16 ayat (1) UU 31/2004 tentang Perikanan.

Jika terbukti melanggar, hal ini dikenai sanksi sesuai Pasal 88 UU 31/2004 yaitu pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 1,5 Miliar.

Sebelumnya pada Rabu (25/5), KKP melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) dan Direktorat Bea dan Cukai melalui Balai Besar KIPM Jakarta I dan Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Soekarno-Hatta melakukan penahanan terhadap 150.800 ekor benih lobster yang akan dikirim ke Singapura.

“Modus yang digunakan pengirim kali ini adalah dengan menutup kemasan benih lobster dengan komoditas ikan Selar segar", ungkap Menteri Susi.

Setelah itu, dilakukan pemeriksaan ulang/pemeriksaan fisik sesuai prosedur Karantina Ikan dan Mutu Hasil Perikanan oleh petugas BKIPM Jakarta I bersama dengan petugas Bea dan Cukai serta pihak maskapai penerbangan di area pabean.

Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa dari 64 boks, 54 boks di antaranya berisi benih lobster (Panulirus sp). Masing-masing boks berisi 9 kantong benih lobster, total terdapat 479 kantong.

"Setiap kantong berisi 315 ekor benih lobster sehingga jumlah keseluruhan adalah 150.885 ekor benih Lobster", papar Susi.

Ketidaksesuaian antara dokumen yang dilampirkan dengan barang yang dilaporkan melanggar Pasal 7 UU nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dan pasal 7 UU No.31 Tahun 2004 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta UU Kepabeanan No.17 Tahun 2009.

Berdasarkan Permen KP No. 01 Tahun 2015 bahwa Kepiting, Lobster, dan Rajungan dalam kondisi bertelur dan yang memiliki berat kurang dari 200 gram termasuk yang dilarang untuk diekspor sehingga dilakukan Tindakan Penahanan oleh petugas Karantina Ikan dan selanjutnya akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kita patut bangga memiliki menteri yang mempunyai kredibilitas yang tinggi seperti Menteri Susi P., dan semoga ini menjadi contoh bagi pejabat – pejabat negara yang lain dalam mengemban tugas dan melaksanakan kewajiban bagi negara.