Sistem Pemerintahan Indonesia Mulai Orde Lama Hingga Sekarang

Komentar

Sistem pemerintahan via slideshare.net

Apa itu sistem pemerintahan? Bagaimana bentuk sistem pemerintahan yang ada di Indonesia mulai orde lama hingga saat ini? Simak penjelasannya.

Sistem Pemerintahan Indonesia, menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi, dimana lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedua sistem pemerintahan yang ada dan berkembang saat ini tak lepas dari kelebihan-kelebihan dan juga berbagai kekurangan. Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional.

Setiap negara pastinya memiliki sistem pemerintahan begitu juga dengan Indonesia. Setelah amandemen, bentuk pemerintahan di Indonesia berubah menjadi republik dan Indonesia juga merupakan Negara Kesatuan. Sistem pemerintahan Indonesia saat ini adalah presidensial, dengan bentuk pemerintahan republik dan sistem politik demokrasi. Langsung saja beginilah Bentuk Sistem Pemerintahan Indonesia dan Pengertiannya lengkap.

Sistem pemerintahan Indonesia

Pengertian sistem pemerintahan secara sempit adalah sarana kelompok yang berfungsi untuk menjalankan roda atau keberlangsungan pemerintahan. Tujuannya adalah agar negara tetap stabil dalam waktu yang lama sekaligus mencegah munculnya perilaku radikal atau reaksioner dari masyarakat.

Di dunia ada berbagai macam sistem tata negara atau pemerintahan. Dimana masing-masing sistemnya memiliki karakteristik, kekurangan, kelebihan dan perbedaannya masing-masing. Sistem tata negara diterapkan berdasarkan kondisi masyarakat dan pemerintahan masing-masing negara.


Pemerintahan via chandrayudiana.blogspot.com

Bentuk Sistem Pemerintahan Indonesia

1. Orde Lama (1945-1966)

Orde lama adalah sebutan periode kepemimpinan politik di Indonesia sejak proklamasi hingga lengsernya Bung Karno sebagai presiden. Pada masa ini, negara Indonesia masih bayi. Struktur politik dan pelaksanaan pemerintahannya belum bisa dikatakan stabil. Pada periode ini ada dua tipe demokrasi yang diterapkan, yaitu demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin.

2. Demokrasi liberal (1945-1959)

Masa ini ditandai dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Peranan partai politik sangat dominan, yang artinya kekuatan masing-masing golongan atau kelompok yang secara ideologis berbeda satu sama lain dominan. Karakteristik pada periode ini juga ditandai dengan lemahnya kekuasaan lembaga eksekutif dihadapan parpol.

3. Demokrasi terpimpin (1959-1966)

Masa ini ditandai dengan dominannya peran seorang presiden dalam proses politik. Peran partai politik tidak terlalu kuat. Kekuasaan Presiden Sukarno pada masa ini ditopang oleh Nasakom, gabungan kelompok politik yang berhaluan nasionalis, agama, dan komunis.

Pada kenyataannya, gabungan kelompok tersebut bersitegang secara ideologis satu sama lain. Puncak ketegangan antara ketiga golongan tersebut adalah peristiwa kelam pada 30 September 1965.

4. Orde Baru (1966-1998)

Sistem pemerintahan Orde Baru dimulai dengan munculnya dokumen Supersemar, yaitu Surat Perintah Sebelas Maret yang berisi penyerahan wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk mengkondisikan negara yang kacau akibat peristiwa 30 September 1965. Proses pemerintahan berjalan dengan pembenahan sistem politik.

Partai Komunis Indonesia yang saat itu dianggap oleh rezim Orde Baru sebagai biang keladi peristiwa 30 September, secara formal menjadi partai politik terlarang. Penyederhanaan partai politik dilakukan dengan memunculkan tiga parpol saja: Partai Peratuan Pembangunan, Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia. Sistem pemerintahan yang dijalankan pasa masa ini diklaim sebagai Demokrasi Pancasila.

Klaim ini, oleh pihak oposisi dinilai sangat problematis karena pemerintahan cenderung otoriter dan pancasila dijadikan instrumen untuk melanggengkan kekuasaan. Gerakan reformasi pada 1998 berhasil melengserkan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun.

5. Pasca orde baru (1998-sekarang)

Periode ini dimulai sejak reformasi 1998. Partai politik yang semula disederhanakan oleh rezim Orde Baru, menjadi kompleks kembali. Sebanyak 48 parpol muncul dan berpartisipasi pada pemilu setahun setelahnya.

Sistem pemerintahan pasca orde baru adalah Demokrasi Pancasila, setidaknya demikian klaim yang disebarkan oleh para tokoh reformasi. Presiden Indonesia pertama pada era pasca Orde Baru adalah B. J. Habibie yang bertugas mengisi transisi selama setahun sampai pemilu presiden diselenggarakan. Pada masa ini, Indonesia sudah mengalami lima kali ganti presiden dan empat kali pilpres.

Sampai sekarang, pidato-pidato kenegaraan masih menunjukkan pentingnya nilai-nilai demokrasi dan Pancasila. Sistem politik Indonesia yang diterapkan adalah Demokrasi Pancasila dengan sistem pemerintahan yang presidensial. Sekali lagi, pidatonya.

Nah, seperti itulah bentuk sistem pemerintahan di Indonesia mulai sejak orde lama hingga sekarang. Semoga informasi ini bisa membantu dan bermanfaat bagi Anda.
Top