Terminal Pulogebang Menjadi Terminal Yang Dihindari Oleh Bus Antar Kota, Inilah Penjelasanya ..

Komentar


Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, melakukan kunjungan ke terminal terpadu Pulogebang, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, ia mengaku kecewa belum ada perubahan signifikan terhadap terminal yang diklaim terbesar se-Asia Tenggara tersebut.

BACA JUGA : Sirine Kebakaran Berbunyi, Ratusan PNS DKI Jakarta Berlarian Untuk Menyelamatkan Diri

Salah satu yang dikeluhkan oleh Budi adalah masih banyaknya PO (Perusahaan Otobus) bus yang masih belum pindah beroperasi di terminal Pulogebang.

Dalam paparan yang ia terima, saat ini baru 70 PO bus yang pindah ke Pulogebang. Sementara tercatat ada 120 PO bus yang terdaftar. Artinya masih ada 50 PO bus yang belum pindah ke terminal Pulogebang.

"Bahkan masih ada dua PO di terminal Pulogadung. Ini indikasi bahwa terminal bayangan masih berfungsi," kata Budi di lokasi.

Ia pun menegaskan, hal itu tidak akan terjadi jika jajaran Kemenhub dan Pemprov DKI konsisten dalam melakukan penindakan dan memberikan fasilitas ke masyarakat. "Kalau transportasi feedernya bagus dan sosialisasi bagus tidak akan terjadi," katanya.

Selain itu, ia memaparkan beberapa alasan PO bus yang belum mau pindah operasi di terminal yang memakan biaya ratusan miliar tersebut.

"Salah satunya mereka (PO bus) sudah dapat market di satu tempat tertentu, dan mereka khawatir kalau pindah akan hilang marketnya," katanya.

Menhub memberikan peringatan kepada PO bus agar segera pindah beroperasi. Sebab, jika dalam waktu satu minggu tidak pindah, maka Kemenhub akan mencabut izin PO bus tersebut.

"Kami sudah kasih waktu satu bulan dan sekarang ditambah lagi seminggu. Kami akan cabut izin PO-nya kalau tidak mau pindah," katanya.

Mantan Dirut Angkasa Pura ini berharap, dengan adanya perubahan signifikan operasi terminal Pulogebang akan lebih baik dan dapat segera diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.

"Grand launching tergantung Pak Presiden, tapi kayaknya kita belum siap fasilitas di sini. Makanya dengan adanya waktu tambahan satu minggu ini evaluasi harus ada," ujarnya.
Top