Lulung Sebut Ahok "Ha-ha-ha, akting nangis dia. Masa bapaknya dibawa-bawa,"

Ahok dan Lulung

Persidangan perdana tersangka kasus penistaan agama Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi trending topic. Pasalnya tak hanya pengamanan yang berlapis, namun juga banyak massa yang hadir. Dan satu hal malah menjadi sorotan ketika Ahok nota pembelaan sambil menangis terisak-isak.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana tertawa ketika ditanya pendapatnya soal nota pembelaan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama. Menurut dia, sikap Basuki atau Ahok yang menangis saat membaca nota pembelaan hanyalah pura-pura.

"Ha-ha-ha, akting nangis dia. Masa bapaknya dibawa-bawa, Gus Dur dibawa-bawa, itu mah akting namanya," ujar Lulung ketika dihubungi, Selasa (13/12/2016) dilansir kompas.com.

Lulung merasa Ahok tidak menunjukkan penyesalan dalam nota pembelaan itu. Seharusnya, kata Lulung, Ahok menyampaikan permohonan maaf saja sambil berjanji tidak mengulanginya lagi. Bukan malah menjelaskan bahwa dia tidak mungkin menodakan agama Islam.

"Ahok bilang mana mungkin menistakan (agama) lalu orangtuanya, orangtua angkatnya, sampai Gus Dur dibawa, itu kan bukan masalah orang tua. Saya juga dididik sama orangtua saya dengan bagus. Tapi ini bagaimana mulutmu kan harimaumu," ujar Lulung.

Lulung juga tidak sepakat dengan penjelasan Ahok yang menyebut Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51 sering digunakan untuk mencegah calon kepala daerah non-muslim untuk menjadi kepala daerah.

Baca Juga: Ahok Menangis di Sidang Penodaan Agama, Ini Penyebabnya

Menurut Lulung, warga minoritas pun memiliki hak yang sama untuk memimpin daerah apa saja. Hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang bahwa semua warga negara punya hak sama dalam pemerintahan.

Menurut dia, kasus Ahok tidak berkaitan dengan itu. Permasalahan dalam kasus ini adalah soal pernyataan Ahok yang dinilai menodai agama.

"Sekarang ini kan masalahnya dia melakukan penistaan agama. Ya kita buktikan saja di pengadilan. Tapi jangan dia nyerempet ke persoalan bahwa tiap warga negara enggak punya hak penuh," ujar Lulung.

"Setiap warga punya hak yang sama dalam pemerintahan. Buktinya dia pernah jadi bupati belitung. Berarti kan sama semua," tambah dia.