Baru Pertama di Indonesia, Pemerintah Bagikan Sertifikat Tanah Cuma-Cuma!!

Baru pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjahitan membagikan 1000 sertifikat tanah secara Cuma-Cuma di Sumatera utara. Dia menegaskan pembagian sertifikat tanah ini juga bakal diselenggarakan di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan akan ada 9 juta Sertifikat dapat tersalurkan pada tahun 2019.



Dikutip dari Liputan6, "Kegiatan ini bukan saja dilakukan di Dolok Sanggul, tapi di seluruh Indonesia. Dalam program ini, pemerintah menargetkan hingga 2019, sebanyak 9 juta sertifikat bisa tersalurkan. Tujuan pemerintah tak lain untuk kesejahteraan masyarakat," kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (27/12/2016).

Pemerintah memang sedang mendorong pembagian sertifikat tanah secara nasional. Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata dia, juga telah memerintahkan kepada seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk terus menjalankan tugas tersebut.

"Presiden Jokowi minggu lalu memerintahkan kepada saya agar pemerataan itu harus tetap dijalankan," ungkap Luhut.

Luhut mengatakan, secara rasional baru ada 46 juta hektar tanah yang sudah tersertifikat dan ada 120 juta hectare tanah yang belum tersertifikat. "Kita akan selesaikan secara bertahap dan berlanjut, sehingga negeri ini bisa lebih bagus lagi," tandas dia.

Sebelumnya pada 18 November 2016,  Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat penerbitan sertifikat tanah.

Percepatan penerbitan sertifikat tanah tersebut dilakukan dalam rangka mendukung tujuan Strategi Nasional keuangan Inklusif (SNKI) dimana pada 2019 sebanyak 75 persen penduduk Indonesia memiliki akses ke layanan keuangan.

Dipaparkan Jokowi, pada tahun ini setidaknya akan ada 2 juta sertifikat tanah yang telah dan akan diberikan ke masyarakat. Jumlah ini akan terus bertambah setiap tahunnya. "Tahun 2017 itu saya perintahkan ada 5 juta sertifikat tanah (diterbitkan), 2018 ada 7 juta, pada 2019 ada 9 juta, jadi setiap tahun naik 2 juta," kata Jokowi.

Namun dirinya memahami, dari yang disampaikan oleh Menteri ATR saat ini ada kendala perintahannya yakni tenaga juru ukur. Mengatasi hal itu, Jokowi langsung perintahkan untuk menambahnya dimana tidak ada PNS yang ada di instansi BPN.

Jokowi meminta untuk bisa merekrut juru ukur dengan sistem pendidikan. Bagi yang berminat, buruan mengurusnya keburu habis. Bagaimana menurutmu?
loading...
Top
loading...