Jangan Lagi Ada Demo Sebab Tujuannya Berpotensi Menyimpang, Tutur Jimly


Pakar Hukum Tata Negara, Prof Jimly Asshiddiqie foto wartakota

Menimbulkan sejumlah polemik baru, aksi demo pada tanggal 4 November 2016 lalu. Masalah ini pun tetap menjadi perbincagan hangat, karena bukan hanya soal agama, namun seakan ada kegiatan politik yang diplintir sedemikian rupa. Dan itu bukan tujuan umat yang sebenarnya, karena bisa saja hal itu dimanfaatkan sejumlah beberapa pihak.

Seperti pengamatan Pakar Hukum Tata Negara, Prof Jimly Asshiddiqie. Jimly menduga aksi lanjutan pada 25 November 2016 memiliki agenda untuk menjatuhkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Bukan lagi menuntut kasus dugaan penistaan agama yang menimpa Gubernur DKI Petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Jimly Asshiddiqie tidak melarang masyarakat melakukan aksi unjuk rasa, karena demonstrasi merupakan hak warga negara di era demokrasi seperti sekarang ini.

Namun, jumlah massa jangan sebesar seperti aksi 4 November 2016.

Baca Juga : Pengeboman Juga Bentuk Penistaan Agama, Kata Ketua PBNU

"Kalau pun tetap mau demo, sebaiknya jangan lebih besar dari yang lalu agar tidak dicurigai punya agenda untuk menjatuhkan presiden yang sah," kata Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini  dikutip dari wartakota.

Dia mengaku tidak ikhlas apabila umat Islam dimanfaatkan pihak tertentu untuk melakukan upaya impeachment terhadap Presiden Jokowi, karena dianggap tidak sesuai konstitusi.

"Saya sebagai Ketua ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) tidak rela jika umat Islam terjebak dalam adu domba untuk tujuan yang tidak konstitusional. Saya menganjurkan jangan lagi ada demo, sebab tujuannya berpotensi menyimpang dari motivasinya yang semula," tuturnya.

‎Untuk diketahui, Sekretariat Bersama Aktivis untuk Indonesia menggelar acara 'Malam Keprihatinan Anak Negeri' di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.‎ Acara tersebut bertajuk 'Selamatkan Demokrasi Lawan Tirani'.

Acara ini diikuti oleh beberapa lapisan aktivis yakni mahasiswa, aktivis 98, aktivis 78/79, eksponen 66, aktivis sosial, aktivis pergerakan, aktivis buruh, dan aktivis lingkungan.

Mantan aktivis Reformasi 1998, Sri Bintang Pamungkas mengaku tidak percaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Polri mengusut kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara transparan.

Menurut dia, hal ini dilakukan Presiden Jokowi hanya sebatas sandiwara semata sehingga memang harus dilawan.
"Tirani ini jangan cuma dilawan, tapi harus dijatuhkan," kata Sri Bintang.

Ia mencontohkan dua Presiden Republik Indonesia, yakni Soekarno dan Soeharto saja bisa dijatuhkan oleh kekuatan masyarakat. Sehingga, tidak mustahil Presiden Jokowi juga bisa dilakukan hal serupa.

"Masa Jokowi tidak bisa jatuh, Soekarno dan Soeharto saja jatuh," ungkapnya.
loading...
Top