Isu Makar Gulingkan Presiden Jokowi Jadi Trending Topik


Presiden Joko Widodo

Gerakan aski demo demo 25 November dan 2 Desember ditengarai Kapolri Jenderal Tito Karnavian ditunggangi sejumlah pihak untuk melancarkan gerakn makar menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi.

Tito pun sejak dini menegaskan akan menindak tegas siapapun pendemo yang melanggar hukum dalam upaya penyampaian aspirasi pada demo nanti.

"Info yang kami terima 25 November ada aksi unras namun ada upaya-upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuki DPR dan MPR berusaha untuk dalam tanda petik menguasai," kata Tito.

Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut bicara

Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga ikut menyinggung soal ini saat menjadi pembicara dalam Kongres Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAKAMMI) beberapa waktu lalu. "Jangan berpikir bagaimana jatuhnya suatu pemerintahan saja," ujar Jusuf Kalla dilansir merdeka.

Menghadapi isu makar, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan aksi tersebut disusupi pihak lain yang membawa misi melengserkan pemerintahan yang sah. Keduanya kompak bakal menindak tegas pihak yang ingin menjatuhkan Presiden Jokowi.

Baca Juga : Kapolri Makin Panas "Setahu Saya, MUI Ormas Keagamaan Bukan Lembaga Politik"

Panglima TNI, Jenderal Gatot mengingatkan agar demo yang akan digelar pada 2 Desember 2016 mendatang tidak sampai menjurus pada aksi makar. Prajuritnya siap menindak pihak-pihak yang mencoba merusak dan mengacaukan bangsa ini.

"Kalau sudah merusak, kalau sudah makar, berhadapan dengan saya, dengan prajurit saya dan Polri," kata Gatot.

Menanggapi kepanikan tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Kapolri tidak mengeluarkan pernyataan yang membuat kegaduhan terkait isu makar saat aksi demonstrasi 2 Desember mendatang. Fadli menyarankan Tito agar dalam menyampaikan pernyataan disertai dengan data yang akurat.

"Menurut saya pernyataan-pernyataan perlu terukur. Jangan membuat satu spekulasi yang membuat kegentingan-kegentingan baru," kata Fadli.

Dia menilai desakan baru gabungan ormas keagamaan sangat wajar yakni meminta tersangka kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) untuk segera ditahan. Tuntutan itu telah disampaikan delegasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI kepada pimpinan DPR beberapa waktu.

"Kita melihat bahwa proses hukum sudah berjalan memang ada tuntutan lanjutan seperti yang disampaikan tokoh ulama, habib yang datang ke DPR yang kami terima oleh semua pimpinan DPR itu ingin ada penahanan terhadap saudara Ahok," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa mengatakan, tidak memahami pola pikir Tito Karnavian. Menurut Desmond, kalau memang mau makar, maka yang akan diduduki adalah Istana Presiden, bukan Gedung DPR.

"Ini aneh-aneh saja wacana yang dilontarkan Tito Karnavian. Kalau memang ada rencana untuk makar, kenapa juga gedung DPR yang akan dikuasai? Kalau mau makar yah Istana Presiden yang dikuasai. Apa yang makar itu tidak tahu bahwa presiden itu adanya di istana bukan di DPR?" ujar Desmond.

Desmond pun heran demonstrasi yang dilakukan damai selama ini justru dituduh untuk makar. "Tito ini tukang ramal nampaknya atau malah jangan-jangan dia yang suruh agar ada dari bagian para demonstran yang akan menduduki DPR. Kalau tidak tahu darimana dia? Demonstrasi selama ini berjalan aman dan damai saja kok," tambahnya.

Baca Juga : Fadli Zon Bilang 'Kapolri Amatiran' Karena Sebut Aksi 2 Desember Potensi Gulingkan Jokowi

Politikus Gerindra ini mengaku mengenal Tito sebagai pribadi yang baik. Namun menurutnya, sebagai anggota komisi III, dirinya seringkali melihat bahwa Kapolri seperti tidak bertindak atas nama hukum.

"Saya kenal baik secara pribadi, tapi sebagai anggota DPR saya juga mengkritik kekurangan beliau saat ini yang tidak bertindak sesuai hukum saja," imbuhnya.

Sementara itu, pengamat Hukum dari UI Andri W Kusuma menilai, respons aparat terkait rencana aksi yang dinilai ada kemungkinan makar sangat prematur. Andri mengatakan, negara tengah panik meredam rencana aksi itu.

"Negara panik dalam menghadapi aksi 2 Desember. Buktinya pernyataan yang dilontarkan Kapolri maupun Panglima TNI bahwa aksi itu diduga akan ditunggangi pihak-pihak tertentu, kemungkinan makar, dan sampai melarang aksi tersebut. Apalagi Kapolri terpaksa harus road show ke beberapa pihak dan lain-lain," kata Andri saat dihubungi, Senin (21/11).

Top