Ini Faktor Besar di Balik Tragedi Myanmar Hingga Aung San Suu Kyi Tak Mampu Atasi Masalah Rohingya


Aung San Suu Kyi

Awal April lalu ketika Myanmar berhasil membentuk pemerintahan demokratis pertama kali setelah setengah abad dikuasai militer, harapan mengembang di negara yang dulunya bernama Birma ini.

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, perempuan peraih Nobel Perdamaian, sukses meraup suara mayoritas rakyat Myanmar dalam pemilu bersejarah tahun lalu. Agenda utama pemerintahan kala itu adalah melanjutkan proses perdamaian dari konflik dan menghentikan segala kontak senjata pada Februari 2017.

Dikutip dari Time melalui merdeka, Rabu (23/11), gencatan senjata itu rencanaya akan menjadi jalan pembuka bagi dialog politik untuk setiap kelompok etnis yang bertikai membentuk daerah otonomi dan mereformasi konsitusi bikinan militer yang selama ini berlaku.

Baca Juga : 3 Fakta Biksu Radikal di Myanmar yang Anti-Muslim Rohingya

Htin Kyaw, 69 tahun, terpilih menjadi presiden. Dia adalah sosok tangan kanan Aung San Suu Kyi di NLD. Seperti sudah diramalkan, Suu Kyi memegang kendali pemerintahan lebih besar. Perempuan 71 tahun itu mengisi empat pos penting di kabinet. Yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan, Menteri Kelistrikan dan Energi, serta Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

Namun belum lama setelah pemerintah menggelar konferensi perdamaian pertama akhir Agustus lalu, militer menyerang wilayah Kachin, meningkatkan operasi militer di Negara Bagian Shan dan memburu para pemberontak di Negara Bagian Karen yang sudah bertahun-tahun tidak ada perlawanan. Ribuan warga sipil terpaksa mengungsi dan banyak laporan muncul tentang adanya penyiksaan dan pembunuhan oleh Tatmadaw (militer Myanmar).

"Harapan begitu besar dua bulan lalu, tapi kemudian Tatmadaw menerapkan kebijakan mereka kembali secara sepihak, tanpa penjelasan atau pertimbangan politik dan dampak kemanusiaan," kata Tom Kramer, pengamat Myanmar di Institut Transnasional, organisasi pengamat kebijakan asal Belanda kepada majalah Time.

Sejauh ini pemerintah sudah berusaha membangun hubungan dengan militer dan mendorong pembicaraan damai. Namun semua itu belum cukup. Militer kembali memperlihatkan bahwa mereka yang punya bedil selalu lebih berkuasa. Tatmadaw saat ini masih leluasa berkuasa secara otonom.

"Perdamaian masih jauh. NLD tak bisa berbuat apa pun karena Tatmadaw menguasai semuanya menurut konstitusi," kata Letnan Kolonel Zhau Hpan, komandan lapangan di pos Lawa Yang di sekitar pegunungan Laiza.

Dalam konstitusi 2008, yang tidak bisa diubah tanpa persetujuan militer, Tatmadaw memegang kendali kementerian pertahanan, dalam negeri, dan perbatasan.

Dalam konteks kekerasan yang terjadi terhadap muslim Rohingya saat ini, apakah pemerintah mampu mengendalikan militer? Aung San Suu Kyi bukannya tidak tahu militer dituding melakukan kekerasan terhadap Rohingya. Namun dia tidak kuasa berbuat apa-apa terhadap militer. Tatmadaw tak bisa tunduk di bawah kendali pemerintah.

Bantuan kemanusiaan juga kini diblokir oleh militer.

"Blokade bantuan kemanusiaan kini digunakan militer sebagai alat politik sejak konflik pecah, tapi dalam beberapa bulan belakangan kondisinya kian parah," ujar La Rip, direktur lembaga swadaya masyarakat di Laiza.

Aung San Suu Kyi sapa pendukung saat pemilu Myanmar

Seorang ibu dua anak bernama La Phai Hkawn Shang yang tinggal di tempat penampungan sejak 2011 mengatakan, dia masih sanggup bertahan jika bantuan kemanusiaan dikurangi, tapi dia khawatir dengan kondisi saat ini.

"Saya tidak bisa mengeluh soal makanan. Saya hanya bisa menerima apa yang sudah diberi," kata dia. "Tapi kami tidak bisa percaya kepada Aung San Suu Kyi. Kami kira dia bisa menghentikan militer, tapi konflik kini justru makin parah."

loading...
Top