Tembak Di Tempat Pengedar Narkoba, Sebanyak 500.000 Pengedar Dan Pengguna Menyerahkan Diri kepada polisi



Perintah tembak di tempat yang diperintahkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte  ternyata efektif memberantas narkoba di negaranya. Bahkan pengguna, pengedar, dan bandar narkoba di negeri itu ketakutan. Saking takutnya diperkirakan sebanyak 500.000 pengedar dan pengguna menyerahkan diri kepada polisi.

Meski banyak dikritik di dalam negeri dan dunia internasional, Presiden Rodrigo tak peduli, dia tetap memerintahkan untuk menembak para penjahat narkoba.  Kebijakan anti-kejahatan Duterte fokus pada janji kampanyenya untuk menyelesaikan masalah peredaran obat terlarang dalam jangka waktu enam bulan.

Seperti yang dilansir dari harianterbit.com yang jelas apa yang dilakukan Presiden Rodrigo itu ternyata efektif. Baru sebulan berkuasa 400 tersangka pengedar dan pengguna narkoba tewas, sebagian besar karena baku tembak dengan polisi. Sementara lebih dari 4.400 tersangka ditahan.

Situasi ini ternyata membuat "ngeri" para pengedar dan pengguna narkoba sehingga sekitar 500.000 orang memilih menyerahkan diri kepada polisi.



Tak hanya itu,  Rodrigo Duterte berencana untuk memublikasikan nama-nama pejabat negara yang terlibat dalam perdagangan narkotika. Meski demikian, pemerintah Filipina memberi kesempatan kepada para pejabat yang namanya dipublikasikan untuk membersihkan nama mereka.

Kita ngiri dengan kebijakan Rodrigo Duterte, mantan wali kota Davao City, dalam  memerangi kejahatan, korupsi dan kebejatan. Terkait penanganan kejahatan narkoba, tampaknya pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla, adem-adem saja, tidak ada tindakan tegas  dan kebijakan yang keras untuk  membuat para pengguna, penjahat dan pengedar narkoba ketakutan.

Kenyataannya, meski masih perlu dilakukan pembuktian, di ranah publik, kita masih sering mendengar tudingan adanya aparat negara yang membekingi para pengedar dan bandar-bandar narkoba. Kenyataannya juga, hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan narkoba  masih sangat ringan.

Kita tidak harus mengikuti langkah Presiden Filipina dengan perintah tembak di tempat, namun tidak ada salahnya jika pemerintahan Jokowi bisa bersikap tegas lagi terhadap pelaku kejahatan narkoba. Kalau sampai saat ini terkesan ‘adem-adem’ saja, maka mulai searang bersikap dan dlakukan tindakan tegas, setidaknya berikan hukuman yang berat terhadap mereka, hukuman mati seperti di negara lain.

Saatnya pula pemerintahan Jokowi bertindak tegas terhadap aparat negara dan para pejabat yang terlibat dengan bandar narkoba. Kita setuju dengan kebijakan Presiden Rodrigo untuk mengumumkan nama-nama pejabat yang terlibat kejahatan narkoba dan para pejabat publik yang terlibat kejahatan kriminal lainnya.

Itulah sebabnya, ketika ada warga negara yang memberikan informasi kemungkinan adanya keterlibatan petinggi kepolisian, TNI, BIN, dan BNN, dalam kasus narkoba, bukankah sebaiknya informasi itu ditanggapi secara positif untuk memperbaiki diri dan mengungkap siapa saja oknum aparat yang terlibat? Sekaligus menjadi pendorong bagi para petinggi negeri ini untuk mengungkap kebenaran informasi soal narkoba yang disampaikan warga negara itu?

Apalagi harus diakui, selama ini di ranah publik sudah sering terdengar keterlibatan oknum aparat negara dalam peredaran narkoba atau menjadi beking bandarnya. Alasan sederhanya, tidak mungkin para bandar atau kurir narkoba itu bisa dengan mudah masuk ke negeri ini jika tidak dibekingi oknum aparat. Kalau aparat hukum tegas, tentu pelaku kejahatan narkoba tidak akan bisa masuk ke negeri ini.

Negara ini harus diselamatkan dari kehancuran akibat narkoba. Karenanya pemerintahan Presiden Jokowi harus tegas dan serius mengatasi persoalan maraknya peredaran narkoba di tanah air. Perlu kebijakan yang jelas dan tindakan tegas terhadap para penjahat narkoba, sehingga negeri ini tidak lagi  darurat narkoba.

Untuk memberikan efek jera tersangka harus diberikan hukuman berat, hukuman mati,  memaksimalkan upaya pencegahan dan mengeksekusi seluruh tersangka yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Jika tidak, baik pengedar, penyalur maupun pengguna akan tetap marak.

Meski  masih pro kontra, sebagian anggota masyarakat juga ada yang menginginkan  Presiden Jokowi meniru sikap tegas Presiden Filipina untuk menembak mati penjahat narkoba di tempat. Alasannya, penjahat narkoba itu sudah membunuh banyak generasi muda Indonesia termasuk anak-anak bangsa calon pemimpin negeri ini.

Jadi, sudah bukan saatnya lagi pemerintahan Jokowi bersikap lunak terhadap para penjahat narkoba. Juga terhadap para oknum aparat penegak hukum yang membekingi mereka. Hukum seberat-beratnya, dan umumkan nama mereka ke publik.
loading...
Top