Buruknya Kondisi di Dalam Penjara Filipina, Hingga satu kamar Mandi Digunakan 13 Orang



Sejumlah foto yang memperlihatkan kondisi tak manusiawi di dalam sebuah lapas di Filipina muncul ke permukaan.

Lapas di Quezon City itu kini menampung 3.800 orang tahanan, hampir lima kali lipat dari kapasitas maksimalnya.

Di dalam penjara ini, para tahanan dan narapidana terpaksa hidup berdesakan hanya beralaskan lantai beton atau di semua ruang yag tersedia. Bahkan tak sedikit yang terpaksa tidur sambil duduk atau berdiri.

"Banyak yang menjadi gila," kata Mario Dimaculangan, narapidana yang paling lama menghuni penjara itu kepada AFP.

"Mereka tak bisa berpikir. Tempat ini begitu penuh. Hanya dengan sedikit gerakan maka kami akan menyenggol sesuatu atau seseorang," tambah Mario, seperti yang kami kutip dari kompas.

Direktur Eksekutif Pusat Informasi HAM Filipina (PhilRights) Dr Nymia Pimentel Simbulan mengatakan, kondisi mengenaskan ini juga terjadi di hampir semua lapas di negeri kepulauan itu.

"Kondisi semacam ini terjadi di berbagai lapas di kabupaten dan kota di seluruh negeri termasuk lapas yang dikelola pemerintah pusat," ujar Simbulan.

Kondisi sanitasi di berbagai lapas itu sangat buruk. Di lapas Quezon City, satu kamar mandi digunakan lebih dari 130 orang.

Menurut laporan Komisi HAM pada April 2015, di lapas-lapas Filipina nyaris tak tersedia toilet atau toilet yang ada dalam kondisi sangat buruk.



Kondisi sanitasi yang buruk berujung pada kondisi lingkungan yang tak higienis yang berujung pada munculnya berbagai penyakit seperti TBC, infeksi kulit, diare dan berbagai penyakit lainnya.

Masalah lain adalah ketegangan di antara para narapidana yang berdesakan itu kerap berujung kekerasan dan penyiksaan.

"Kelebihan populasi adalah masalah besar. Sama seperti makanan, situasi kurang bersih dan minimya fasilitas membuat mereka hidup menderita," tambah Simbulan.

Padahal Filipina adalah negara penandatangan konvensi PBB menentang penyiksaan, yang salah satu isinya adalah melarang perlakuan kejam dan tak manusiawi terhadap narapidana atau tahanan.

"Sayangnya, kondisi di berbagai penjara di Filipina menunjukkan hal sebaliknya," tambah Simbulan.

"Kondisi semacam ini sudah berlangsung lama dan pemerintah nampaknya tidak mengambil langkah untuk mengatasi kepadatan dan minimnya fasilitas di lapas," lanjut Simbulan.

AFP/Noel Celis Begitu minimnya ruang di dalam Lapas Quezon City membuat para narapidana harus melakukan berbagai hal di tempat yang sama. Dalam foto ini terlihat seorang narapidana sedang memasak (tengah belakang), sementara yang lain mencuci dan mandi.

Masalah ini, kata Simbulan, berakas dari sistem hukum yang rusak. Kepadatan penjara ini berawal dari macet dan lambannya proses persidangan.

Lambannya proses hukum di Filipina tak hanya disebabkan minimya ruang sidang juga karena terbatasnya jumlah hakim dan jaksa.

Alhasil, dalam setahun hanya digelar dua atau tiga persidangan sehingga banyak tahanan harus menunggu bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun untuk disidangkan.

"Membebaskan para tahanan ini dengan uang jaminan juga bukan opsi yang baik karena sebagian besar tahanan di Filipina adalah orang miskin," kaa Phelim Kine, wakil direktur Human Right Watch (HRW) Asia.

"Dan misalnya mereka bisa membayar uang jaminan, sebagian besar dari mereka adalah tahanan kasus narkotika yang tak bisa dibebaskan dengan uang jaminan," tambah Kine.

Sebanyak 90 persen penghuni lapas di Filipina sedang menunggu atau tengah menjalani sidang, demikian data dari Biro Manajemen Penjara dan Pemasyarakatan Filipina.

"Angka ini Filipina adalah negara Asia Tenggara tertinggi dalam hal jumlah tahanan yang menanti persidangan," tambah Kine.

Sebagai contoh, Mario Dimaculangan yang sudah ditahan di Lapas Quezon City sejak 2001, sejak didakwa membunuh kerabat seorang politisi. Dia hanya menjalani satu sidang setiap tahun.

Masalah bagi para narapidana ini tak berhenti di dalam lapas, saat mereka dibebaskan bahkan dengan status tak bersalah, mereka akan menghadapi kesulitan lain.

Para mantan narapidana ini akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan setelah bebas karena stigma buruk yang mereka sandang sebagai bekas "penjahat".

Sementara, untuk melamar pekerjaan mereka harus mendapatkan surat rekomendasi dari kepolisian dan biro investigasi nasional.

"Hal ini menjadi kendala utaa bagi mereka untuk mendapatka pekerjaan layak dengan gaji memadai," ujar Simbulan.

Sebagian besar akhirnya memilih bekerja di jalur informal dan tak sedikit yang kembali ke dunia hitam.

Hal yang dikhawatirka adalah perang melawan kejahatan yang dikobarkan Presiden Rodrigo Duterte akan memperburuk masalah lembaga pemasyarakatan ini.

Sejak berkuasa akhir Juni lalu, sedikitnya 300 orang yang diduga terlibat kejahatan narkotika tewas ditembak polisi.

Alhasil, ribuan pengedar dan pengguna narkotika di Filipina menyerahkan diri agar tak dibunuh.

Ribuan orang ini akhirnya akan dimasukkan ke penjara-penjara Filipina yang sangat buruk dan sudah sangat kelebihan populasi itu.
Top